PRASETYO, AJI and Pujiyono, Pujiyono and Soemarmi, Amiek (2013) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AJI PRASETYO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text AJI PRASETYO_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text AJI PRASETYO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text AJI PRASETYO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text AJI PRASETYO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text AJI PRASETYO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	Text AJI PRASETYO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)

Abstract

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan hewani serta mengandung kekayaan alam yang melimpah. Kerusakan hutan yang menimbulkan dampak paling parah adalah kebakaran hutan. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, tiap tahun menjadi langganan kebakaran hutan. Permasalahan yang dibahas yaitu, bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan apa saja kendala dan bagaimanakah mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara, prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan beberapa undang-undang, seperti KUHP, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan beberapa kendala, aparat penegak hukum kurang memahami peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, proses pembuktian yang sulit, dan faktor budaya masyarakat setempat yang sulit dihilangkan. Perlu adanya keseriusan dari para aparat penegak hukum dalam menegakkan tindak pidana pembakaran hutan.
Kata Kunci : Pembakaran Hutan, Penegakan Hukum

Actions (login required)

View Item