KINASIH, RAHAJENG and Asy'ari, Hasyim and Herawati, Ratna (2016) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. _012 HTN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RAHAJENG KINASIH - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (997kB)
	Text RAHAJENG KINASIH - abstrak.pdf Download (645kB)
	Text RAHAJENG KINASIH - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (740kB)
	Text RAHAJENG KINASIH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (781kB)
	Text RAHAJENG KINASIH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	Text RAHAJENG KINASIH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (855kB)
	Text RAHAJENG KINASIH - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (658kB)
	Text RAHAJENG KINASIH - dapus.pdf Download (657kB)

Abstract

Televisi dan radio merupakan salah satu dari media komunikasi yang sudah berkembang dan menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk mengawasi program siaran dan isi siaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah serta hambatan-hambatan dalam proses memberikan sanksi.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang lalu pada akhirnya akan di cross check dengan hasil pemantauan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Hasil penelitian ini menunjukkan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dalam mengawasi program siaran dan isi siaran yang baik dan layak untuk ditayangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pengawasan terhadap isi siaran dan program siaran yang ditayangkan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan kewenangan. Adapun hambatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah cakupan wilayah penyiaran yang luas serta lemahnya sumber daya manusia dalam lembaga penyiaran sehingga kurang mampu menyajikan program siaran yang bekualitas dan pantas untuk ditayangkan. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah masyarakat yang kurang paham media sehingga mengakibatkan tayangan yang kurang edukatif tetap ditonton karena alasan untuk hiburan.
Kata kunci : Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Actions (login required)

View Item