PUTRA, ANUGRAH ANDARA and Asy'ari, Hasyim and Hardjanto, Untung Sri (2016) PENERAPAN HAK IMUNITAS YANG DIMILIKI OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN URGENSI FORUM PREVILEGIATUM. _011 HTN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (987kB)
	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - abstrak.pdf Download (654kB)
	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (898kB)
	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (816kB)
	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (670kB)
	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (774kB)
	Text ANUGRAH ANDARA PUTRA - dapus.pdf Download (658kB)

Abstract

Konstitusi Negara Republik Indonesia mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali, yakni tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Perubahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada materi muatan dalam Konstitusi, tetapi juga memberikan pengaruh pada lembaga negara yang termuat di dalamnya. Salah satu lembaga yang termuat dalam Konstitusi ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI mempunyai wewenang, tugas hingga hak-hak guna menjalankan fungsi sebagai lembaga negara. Selain itu, para anggota DPR juga mempunyai hak-hak anggota, salah satunya ialah Hak Imunitas. Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2014. Mengingat luasnya wewenang yang dimiliki oleh anggota DPR dan adanya Hak Imunitas anggota DPR, beredar wacana untuk dibuat lembaga khusus guna menindak pejabat publik apabila tersandung kasus hukum baik pidana maupun perdata (Forum Previlegiatum), lalu mengapa keberadaan Forum Previlegiatum dianggap mendesak mengingat saat ini sudah ada lembaga peradilan di Indonesia dan sudah ada mahkamah kehormatan dewan di dalam DPR sendiri.
Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, pertama: Bagaimana penerapan hak imunitas bagi anggota DPR RI. Kedua, Apa urgensi Forum Previlegiatum di Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berupa angka) atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Obyek atau permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah batasan hak imunitas anggota DPR dan kewenangan dari Forum Previlegiatum.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pertama, Penerapan Hak Imunitas anggota DPR mempunyai batasan sehingga tidak semua tindakan anggota DPR terbebas dari aturan hukum. Adapun batasan yang menjadi bagian dari penerapan hak imunitas tersebut ialah pernyataan, pertanyaan, pendapat, sikap, tindakan dan kegiatan yang dilakukannya dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi, wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR. Kedua, Forum Previlegiatum memiliki kewenangan berbeda dengan lembaga peradilan lainnya baik Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga kewenangan yang dimiliki oleh KPK dan Mahkamah Kehormatan Dewan.
Kata Kunci : Hak Imunitas, DPR, Forum Previlegiatum.

Actions (login required)

View Item