AMALIA, AISYA and Soponyono, Eko and Baskoro, Bambang Dwi (2013) KEBIJAKAN FUNGSI PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PENGADAAN ALAT SIMULATOR SIM) PENULISAN HUKUM. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AISYA AMALIA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text AISYA AMALIA_ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text AISYA AMALIA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text AISYA AMALIA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text AISYA AMALIA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text AISYA AMALIA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text AISYA AMALIA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text AISYA AMALIA_DAFPUS.pdf Download (98kB)

Abstract

Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus korupsi yang sudah terselesaikan meskipun masih cukup banyak kasus korupsi lainnya yang sampai sekarang masih ditindaklanjuti. Adanya lembaga penegak hukum yang menangani masalah korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan dirasakan kurang dapat optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dibentuklah lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun yang mempunyai kewenangan lebih dari lembaga penegak hukum lainnya untuk secara khusus menangani kasus korupsi yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap masalah di sekitarnya yakni yang terkait pada kasus korupsi pengadaan alat simulator pembuatan surat izin mengemudi yang dilakukan oleh pejabat tinggi Polri di Korlantas mendapat perhatian besar dari masyarakat. Namun ternyata ada dualisme penyidikan dalam hal penanganan kasus tersebut. Polri dan KPK sama-sama merasa berhak untuk menyidik kasus itu. Melihat permasalahan yang ada, dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam menangani tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengatur ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) dan (4) yaitu, dalam hal KPK sudah mulai menyidikan suatu tindak pidana korupsi, maka kepolisian dan/atau kejaksaan sudah tidak bisa lagi melakukan penyidikan/harus segera menghentikan penyidikan tersebut. Namun dalam praktiknya kebijakan fungsi penyidikan dalam tindak pidana korupsi saat ini masih menimbulkan persoalan. Dualisme penyidikan antara Polri dan KPK dalam menangani kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM misalnya. Masing-masing instansi mempunyai alasan dan dasar tersendiri untuk tetap melanjutkan penyidikan kasus tersebut.
Agar tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak terjadi, sebaiknya dibentuk kesatuan lembaga penyidik pemberantasan tindak pidana korupsi, dan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dari sebuah instansi tidak disidik oleh penyidik dari instansi tersebut meskipun dalam lembaga yang berbeda.
Kata kunci : KPK versus POLRI, penyidikan, tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item