JATI, PUTRIE ANINDYA and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2016) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DI KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. _009 HTN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PUTRIE ANINDYA JATI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	Text PUTRIE ANINDYA JATI - abstrak.pdf Download (644kB)
	Text PUTRIE ANINDYA JATI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB)
	Text PUTRIE ANINDYA JATI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (776kB)
	Text PUTRIE ANINDYA JATI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	Text PUTRIE ANINDYA JATI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (902kB)
	Text PUTRIE ANINDYA JATI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	Text PUTRIE ANINDYA JATI - dapus.pdf Download (645kB)

Abstract

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki peranan yang sangat stategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena DPRD memiliki tiga fungsi.Dalam penulisan hukum ini akan dititikberatkan pada satu fungsi pokok DPRD yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Wonogiri. 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan.
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat analisis kualitatif, artinya dengan berpedoman aturan hukum yang berlaku dan berkembang serta melalui pembahasan bahan sekunder untuk menjawab permasalahan yang dibahas.
Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap pelaksanaan perda dan peraturan bupati pada tahun 2015 dilakukan melalui cara: 1) Rapat kerja dengan satuan kerja pemerintah daerah; 2) Kegiatan kunjungan kerja; 3) Rapat dengar pendapat, pandangan umum fraksi-fraksi; 4) Pengaduan masyarakat. Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri dengan keputusan DPRD berupa catatan, saran, masukan maupun koreksi. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan DPRD dengan melakukan monitoring kepada pemerintah daerah atas tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain: 1) Belum tersusunnya rencana agenda kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan baik. 2) Belum ada peraturan pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang fungsi pengawasan. 3) Faktor SDM. 4) Tidak ada peraturan yang menguatkan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal. 5) Komunikasi yang kadang tidak sejalan antara fraksi-fraksi. Upaya-upaya DPRD dalam meningkatkan fungsi pengawasan, antara lain: 1) Melaksanakan program kerja yang terencana. 2) Perlunya penyesuaian agenda kegiatan anggota DPRD. 3) Menggunakan tenaga ahli atau pakar di bidangnya yang berasal dari luar anggota DPRD. 4) Harus rajin mengumpulkan informasi dari masyarakat dengan berbagai cara. 5) Menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat.
Kata Kunci : pelaksanaan, fungsi pengawasan, DPRD, Kabupaten Wonogiri

Actions (login required)

View Item