SARI, AGNES PERMATA and Soponyono, Eko and Sularto, RB. Sularto (2013) KEBIJAKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENELUSURAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AGNES PERMATA SARI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text AGNES PERMATA SARI_ABSTRAK.pdf Download (146kB)
	Text AGNES PERMATA SARI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text AGNES PERMATA SARI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text AGNES PERMATA SARI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text AGNES PERMATA SARI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB)
	Text AGNES PERMATA SARI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text AGNES PERMATA SARI_DAFPUS.pdf Download (164kB)

Abstract

PPATK merupakan lembaga sentral yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelijen di bidang keuangan yang miliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal (dalam hal ini tindak pidana korupsi). Tindak pidana korupsi adalah tindakan perampasan aset yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.
Penulisan hukum ini akan membahas kebijakan PPATK dalam penelusuran aset pelaku tindak pidana korupsi pada saat ini, serta kebijakan PPATK dalam penelusuran aset tindak pidana korupsi yang seharusnya. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan bersifat normatif yang meliputi studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan literatur lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, terdapat beberapa faktor yang masih harus diperbaiki dalam kebijakan hukum normatif yang ada. Sehingga diperlukan suatu upaya yang mutakhir dalam proses penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kebijakan yang dilakukan oleh PPATK dianggap sebagai suatu terobosan yang tepat dalam menelusuri aset-aset tindak pidana yang ada pada saat ini.
Penelusuran terhadap aset tindak pidana korupsi harus banyak dilakukan perubahan dengan melihat semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi pada dewasa ini. Kebijakan yang dilakukan PPATK diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mengurangi kasus tindak pidana korupsi.
Kata kunci : Kebijakan PPATK, Aset Pelaku, Tindak Pidana Korupsi

Actions (login required)

View Item