PRADHANA NP, ADHITYA and Utama, Yos Johan and Leonard, Lapon Tukan (2013) KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ADHITYA PRADHANA N_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text ADHITYA PRADHANA N_ABSTRAK.pdf Download (173kB)
	Text ADHITYA PRADHANA N_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text ADHITYA PRADHANA N_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (483kB)
	Text ADHITYA PRADHANA N_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text ADHITYA PRADHANA N_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text ADHITYA PRADHANA N_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text ADHITYA PRADHANA N_DAFPUS.pdf Download (180kB)

Abstract

Pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara jangka pendek. yang muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap sanksi pidana penjara dan dianggap sebagai pidana yang kurang efektif. Pidana penjara juga menimbulkan dampak negatif seperti over kapasitas, dehumanisasi, pendidikan kejahatan oleh penjahat. Oleh karena itu, dicari alternatif pidana penjara jangka pendek, yang salah satunya pidana kerja sosial yang dianggap sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan hanya melindungi kepentingan masyarakat tetapi juga melindungi kepentingan individu narapidana. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan terhadap sansksi pidana kerja sosial sebagai alternatif penjara jangka pendek dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kedua, Bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan terhadap sanksi pidana kerja sosial sebagai alternative penjara jangka pendek di Indonesia dalam kajian perbandingan.
Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dilengkapi juga dengan pendekatan yuridis historis dan pendekatan yuridis komparatif. Data dianalisis secara deskriptif dilengkapi analisis historis dan komparatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan keseluruhan data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif penjara jangka pendek dalam KUHP yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia tidak ada. Kebijakan pidana kerja sosial terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemidanaan menggunakan sanksi kerja sosial bagi anak menggunakan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum. 2) Bentuk-bentuk alternatif terhadap pidana penjara terus diupayakan sehingga akhirnya terbentuklah Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) yang di dalamnya terdapat pidana kerja sosial (community service orders) sebagai salah satu bentuk saksi non-custodial tersebut. Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia pidana kerja sosial ini kemudian diadopsi dan saat ini dirumuskan dalam RUU KUHP 2012. Berdasarkan perbandingan dengan KUHP Negara asing yaitu Malaysia dan Filipina maka perumusan sistem pemidanaan terhadap sanksi pidana kerja sosial sebagai alternatif penjara jangka pendek di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum ada. Formulasi pidana kerja seharusnya diterapkan diseluruh wilayah Indonesia, seperti formulasi yang terdapat di Negara Malaysia dan Filipina. Saran yang dapat diajukan bagi pemerintah agar kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Konsep KUHP baru) sebaiknya memperhatikan kelemahan dan kelebihan/keberhasilan penerapan pidana kerja sosial di negara-negara lain, sehingga pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif sebagai alternatif pidana jangka pendek di Indonesia
Kata Kunci : Pidana kerja sosial dan Pembaharuan hukum pidana nasional

Actions (login required)

View Item