PAKPAHAN, INGGRIENY ANGELIA ESTER and Soponyono, Eko and Rozah, Umi (2016) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN BAHAN PELEDAK LOW EXPLOSIVE TANPA IZIN (BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO.226/PID.B/2014/PN.Smg). _018 Pidana 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB)
	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - abstrak.pdf Download (588kB)
	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)
	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (605kB)
	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB)
	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (595kB)
	Text INGGRIENY ANGELIA ESTER PAKPAHAN - dapus.pdf Download (617kB)

Abstract

Dewasa ini pembuatan bahan peledak tanpa izin kian marak. Banyak bahan peledak illegal yang dapat ditemukan beredar di masyarakat. Sebagai contohnya adalah petasan yang termasuk dalam golongan bahan peledak low explosive. Maraknya pembuatan bahan peledak yang illegal tersebut juga terjadi di Kota Semarang. Asromi yang didakwa pidana penjara harus menjalani hukumannya karena terbukti sebagai pelaku pembuat bahan peledak low explosive tanpa izin. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Darurat No 12 tahun 1951 maka Asromi dijatuhi pidana oleh hakim dengan pidana penjara 3 bulan 15 hari.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder, yakni berupa peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berbagai literatur yang ada.
Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini yaitu bahwa ketentuan Pasal 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai hak dalam pembuatan bahan peledak telah melakukan suatu tindak pidana dan harus dipidana sesuai dengan pemidanaan yang telah diatur. Pembuatan bahan peledak telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak begitu juga dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Bahwa pembuatan bahan peledak diberikan kepada suatu badan usaha berbadan hukum yang telah disahkan perizinannya oleh Kementerian Pertahanan.
Hakim dalam mengambil keputusan tidak terlepas dari hal- hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, karena keputusannya itu mempunyai dampak yang luas baik menyangkut terdakwa maupun masyarakat. Begitu juga konsep keadilan sulit untuk disamaratakan. Namun pemahaman akan keadilan akan lebih mudah apabila seluruh elemen masyarakat mengetahui pengaturan yang ada dalam undang- undang. Dengan kata lain undang- undang dipublikasikan lebih baik lagi.
Kata Kunci : bahan peledak low explosive, pengaturan perizinan

Actions (login required)

View Item