ADIATMA, WIKAN and Juliani, Henny and Sa'adah, Nabitatus (2016) PERLINDUNGAN TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DINEGERIKAN. _016 HAN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WIKAN ADIATMA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	Text WIKAN ADIATMA - abstrak.pdf Download (615kB)
	Text WIKAN ADIATMA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (652kB)
	Text WIKAN ADIATMA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (768kB)
	Text WIKAN ADIATMA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (630kB)
	Text WIKAN ADIATMA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (768kB)
	Text WIKAN ADIATMA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB)
	Text WIKAN ADIATMA - dapus.pdf Download (628kB)

Abstract

Pemberian status PPPK kepada dosen dan karyawan PTS yang dinegerikan menimbulkan keresahan pada yang bersangkutan karena mereka dikontrak per tahun dan sewaktu-waktu perjanjian kerjanya bisa diputus secara sepihak oleh Pemerintah. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang Perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang Dinegerikan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dimana data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.
Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa status, kedudukan, fungsi, tugas, peran, serta hak dan kewajiban PPPK pada PTS yang Dinegerikan, dan perlindungan terhadap PPPK pada PTS yang Dinegerikan telah diatur dalam UU SISDIKNAS, UU GD, UU PT, dan UU ASN. Pengaturan tentang perlindungan terhadap Pendidik (dosen) lebih lengkap. Namun pengaturan mengenai hubungan kerja antara Pemerintah dengan PPPK belum lengkap.
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan tentang perlindungan terhadap dosen lebih lengkap, dan belum ada pengaturan mengenai hubungan kerja antara Pemerintah dengan PPPK. Oleh karena itu, disarankan Pemerintah segera menambahkan ketentuan tentang hubungan kerja Pemerintah dengan PPPK pada UU ASN; dan menerbitkan peraturan pelaksanaan UU ASN.
Kata kunci : Perlindungan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Penegerian Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Actions (login required)

View Item