Abdurrahman, Alif and Handoko, Widhi (2020) KEBIJAKAN WAKIL KEPALA DAERAH DIY ATAS INSTRUKSI PA.VIII/NO.K.898/I/A/1975 TERHADAP HAT BAGI WNI NON PRIBUMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT/G/2017/PN YYK). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) halaman depan.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) surat pernyataan.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (1MB)
	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB IV) bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Keberadaan Instruksi wakil kepala daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 sangat bertentangan dengan semangat yang terkandung didalam UUPA, akan tetapi hingga saat ini Instruksi wakil kepala daerah tersebut masih tetap eksis dilaksanakan terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi penerapan UUPA setelah diterbitkannya Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta, Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT/G/2017/PN YYK, Untuk mengetahui putusan yang adil terhadap hak atas tanah bagi WNI non pribumi di DIY. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) Terjadinya inkonsistensi serta ketidak sinkronan pengaturan dan penerapan hukum secara vertikal antara UUPA dengan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 terkait dengan hak milik atas tanah bagi WNI non pribumi di Yogyakarta terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk. 2) Pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT/G/2017/PN YYK bertentangan dengan semangat yang ada di peraturan dasar pokok-pokok agraria dan ground norm kita yakni pancasila serta peraturan perundang-undangan lainnya. 3) Bahwa fungsi pengadilan adalah untuk mencari keadilan, secara intelektual, maka putusan yang adil dalam perkara ini bukan niet ontvanklijke verklaard (NO) akan tetapi seharusnya dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim dengan kajian berdasarkan landasan folosofis, teoritis, dan juga yuridis.

Kata Kunci : INSTRUKSI PA.VIII/NO.K.898/I/A/1975; HAT; WNI NON PRIBUMI

Actions (login required)

View Item