Search for collections on Undip Repository

PERAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DALAM KESELAMATAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 1944. _016 HI 2016

WAHYUNI, IKA and Supriyadhie, Kabul and Pramono, Agus (2016) PERAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DALAM KESELAMATAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 1944. _016 HI 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of IKA WAHYUNI - cover.pdf] Text
IKA WAHYUNI - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of IKA WAHYUNI - abstrak.pdf] Text
IKA WAHYUNI - abstrak.pdf

Download (649kB)
[thumbnail of IKA WAHYUNI - bab 1.pdf] Text
IKA WAHYUNI - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (816kB)
[thumbnail of IKA WAHYUNI - bab 2.pdf] Text
IKA WAHYUNI - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (943kB)
[thumbnail of IKA WAHYUNI - bab 3.pdf] Text
IKA WAHYUNI - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (858kB)
[thumbnail of IKA WAHYUNI - bab 4.pdf] Text
IKA WAHYUNI - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (939kB)
[thumbnail of IKA WAHYUNI - bab 5.pdf] Text
IKA WAHYUNI - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (716kB)
[thumbnail of IKA WAHYUNI - dapus.pdf] Text
IKA WAHYUNI - dapus.pdf

Download (651kB)

Abstract

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai keselamatan penerbangan, khususnya ketentuan yang termuat dalam Convention on International Civil Aviation 1944 (Konvensi Chicago 1944) maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana di dalamnya antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut kemudian Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia kaitannya dengan implementasi ketentuan Convention on International Civil Aviation 1944 dan bagaimana peran dari Navigasi Penerbangan Indonesia kaitannya sebagai tindak lanjut atas implementasi ketentuan Convention on International Civil Aviation 1944.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan Navigasi Penerbangan Indonesia bersumber dari hukum internasional berupa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Annexes ICAO yang kemudian diadopsi dalam hukum positif Indonesia melalui Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Navigasi Penerbangan Indonesia berperan dalam keselamatan penerbangan dengan menjalankan pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi kewajibannya yakni Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan, Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan, Pelayanan Informasi Aeronautika, Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, serta Pelayanan Pencarian dan Pertolongan.
Kata Kunci : Navigasi Penerbangan, Keselamatan Penerbangan, Convention on International Civil Aviation 1944, ICAO.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Navigasi Penerbangan, Keselamatan Penerbangan, Convention on International Civil Aviation 1944, ICAO
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 04 Nov 2026 02:33
Last Modified: 04 Nov 2026 02:34
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/64034

Actions (login required)

View Item View Item