TAMPUBOLON, JUANDA and Trihastuti, Nanik and Samekto, F.X. Adji (2016) PENANGANAN PENCEMARAN SAMUDERA PASIFIK SEBAGAI AKIBAT DARI THE GREAT PACIFIC GARBAGE PATCH DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. _015 HI 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JUANDA TAMPUBOLON - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text JUANDA TAMPUBOLON - abstrak.pdf Download (695kB)
	Text JUANDA TAMPUBOLON - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (848kB)
	Text JUANDA TAMPUBOLON - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (974kB)
	Text JUANDA TAMPUBOLON - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB)
	Text JUANDA TAMPUBOLON - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text JUANDA TAMPUBOLON - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	Text JUANDA TAMPUBOLON - dapus.pdf Download (777kB)

Abstract

Laut adalah salah satu penyokong utama kehidupan manusia karena laut merupakan penghubung antar benua, penentu batas wilayah negara, pendistribusi panas ke seluruh bumi, berperan penting dalam mengatur siklus karbon, penghasil sumber daya alam, serta merupakan sumber protein utama bagi manusia. Dengan banyaknya kegiatan dumping yang dilakukan oleh negara-negara sekitar
Samudera Pasifik, mengakibatkan terjadinya fenomena The Great Pacific Garbage Patch di bagian utara Samudera Pasifik yang sudah banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia, karenanya negara-negara sekitar perlu bertanggungjawab untuk menangani pencemaran tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm 1972 dan United Nation Convention On The Law Of The Sea 1972.
Berdasarkan hasil penelitian NOAA dan National Geographic, garbage patch banyak menimbulkan dampak buruk bagi ekologi maupun sektor perekonomian. Berbagai aturan Hukum Internasional, seperti Deklarasi Stockholm 1972, Konvensi London 1972, UNCLOS 1982, dan MARPOL 73/78 memiliki ketentuan yang melarang negara-negara peserta untuk melakukan pencemaran di wilayah laut serta mewajibkan negara-negara peserta untuk melakukan penanganan apabila terjadi pencemaran. Berdasarkan ketentuan tersebut dan Internationally Wrongful Acts yang telah dilakukan negara-negara tepi Samudera Pasifik, maka negara-negara tersebut harus melakukan pertanggungjawaban yang diikuti dengan ganti kerugian (liability). Tuntutan pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh IMO terhadap negara-negara tepi yang menjadi anggotanya atas dasar ketidakpatuhan. Negara-negara di seluruh dunia juga berhak menuntut pertanggungjawaban karena Samudera Pasifik merupakan common heritage of mankind, sehingga menimbulkan common interest untuk secara bersama-sama melindungi Samudera Pasifik demi kelangsungan hidup manusia.
Kata Kunci : Dumping, The Great Pacific Garbage Patch, Pertanggungjawaban Negara.

Actions (login required)

View Item