PUTRA, TRY SATRIA INDRAWAN and Samekto, F.X. Adji and Hardiwinoto, Soekotjo (2016) REKLAMASI PULAU REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN : SUATU ANALISIS TERHADAP STATUS PENAMBAHAN WILAYAH DAN DAMPAK TERHADAP JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL. _010 HI 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (878kB)
	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - abstrak.pdf Download (657kB)
	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (918kB)
	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (931kB)
	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (769kB)
	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (729kB)
	Text TRY SATRIA INDRAWAN PUTRA - dapus.pdf Download (887kB)

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km². Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam. Selain itu, peranannya sangat penting sebagai jalur pendistribusian minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional, sehingga menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai sengketa klaim wilayah siapa pemilik kawasan ini sesungguhnya. Salah satu sengketa atau konflik yang terjadi adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi akibat dari tumpang tindihnya klaim landas batas maritim antara negara-negara di kawasan tersebut juga berpengaruh terhadap jalur pelayaran internasional di Laut Cina Selatan.
Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui status dari reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut Cina Selatan menurut hukum Internasional serta dampaknya terhadap jalur pelayaran internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil dan menganalisa data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen).
Status Laut Cina Selatan adalah sebagai laut yang berbatasan dengan banyak negara pantai. Sedangkan kedudukan Laut Cina Selatan adalah sebagai laut setengah tertutup. Status dan kedudukan Laut China Selatan inilah yang sering menimbulkan sengketa atau konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Salah satu sengketa atau konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok sejatinya dapat dibenarkan di dalam Hukum Internasional karena tindakan tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar norma apapun, dan mengenai status dari pulau buatan Republik Rakyat Tiongkok juga memenuhi kriteria pulau yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
Perkembangan zaman dan teknologi yang modern memang memungkinkan untuk mengembangkan pulau-pulau atau gugusan karang yang termasuk dalam elevasi surut menjadi struktur sebuah pulau buatan yang menyerupai pulau alami. Akan tetapi, Konvensi Hukum laut 1982 yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan mengenai laut belum mengatur secara jelas mengenai reklamasi dan pulau buatan, Sehingga diperlukan pembaharuan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya mengenai reklamasi dan pulau buatan.
Kata Kunci : Reklamasi, Pelayaran Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Laut Cina Selatan

Actions (login required)

View Item