Putra, Riko Kurnia and Djais, Moch. and Marjo, Marjo (2016) GUGATAN WANPRESTASI ATAS PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG PUTUSAN NOMOR 436/Pdt.G/2014/PN Smg. _007 Acara 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Riko Kurnia Putra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Riko Kurnia Putra - abstrak.pdf Download (203kB)
	Text Riko Kurnia Putra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Riko Kurnia Putra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB)
	Text Riko Kurnia Putra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Riko Kurnia Putra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (627kB)
	Text Riko Kurnia Putra - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text Riko Kurnia Putra - dapus.pdf Download (286kB)

Abstract

Akta perdamaian sama dengan putusan hakim (in kracht van gewijsde), Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, putusan akta perdamaian yang harus dijalankan oleh para pihak, menjadikan beban pengadilan dalam mengadili suatu perkara perdata berkurang, pengajuan gugatan kembali atas perkara yang telah diputus bersama akta perdamaian menghilangkan kekuatan dan tujuan dari dibuatkannya akta perdamaian berdasarkan maksud Pasal 130 HIR berserta Perma No. 1 Tahun 2008 yang mengisi kekosongan prosedur perdamaian di pengadilan dengan cara mediasi.
Penelitian dilakukan untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi atas akta perdamaian yang telah diputus damai oleh hakim, keabsahan Pengadilan Negeri Semarang memproses gugatan wanprestasi atas akta perdamaian, akibat istilah jaminan dalam akta perdamaian, dan prosedur peralihan hak atas tanah dari tergugat kepada penggugat.
Metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis Berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan alat pengumpul data wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Semarang dan advokat/pengacara yang menjadi anggota PERADI di kota Semarang.
Berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif diketahui bahwa akibat hukum wanprestasi akta perdamaian dapat mengajukan permohonan eksekusi, gugatan harus diperiksa oleh Ketua Pengadilan untuk memberikan saran bagi pihak penggugat, istilah jaminan tercantum dalam akta perdamaian dimaksud cara pembayaran utang tergugat kepada penggugat sehingga memiliki kekuatan eksekutorial, Prosedur peralihan hak atas tanah berdasarkan prosedur jual beli.
Disarankan kepada para pihak agar melaksanakan isi akta perdamaian, pengadilan negeri melalui Ketua Pengadilan Negeriagar memberikan nasehat kepada penggugat tentang gugatan, Mahkamah Agung agar memperjelas kekuatan akta perdamaian yang dapat dieksekusi, dan pembuat undang-undang agar memasukkan prosedur perdamaian dalam hukum acara perdata yang akan datang.
Kata Kunci : Akta Perdamaian, Gugatan, Jaminan, Peralihan Hak Atas Tanah

Actions (login required)

View Item