FALASIFAH, UMI and Baskoro, Bambang Dwi and Sukinta, Sukinta (2016) TINJAUAN TENTANG PEMBAHARUAN KUHAP SEBAGAI LANDASAN BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. _005 Acara 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text UMI FALASIFAH - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text UMI FALASIFAH - abstrak.pdf Download (945kB)
	Text UMI FALASIFAH - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (852kB)
	Text UMI FALASIFAH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (813kB)
	Text UMI FALASIFAH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text UMI FALASIFAH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text UMI FALASIFAH - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (944kB)
	Text UMI FALASIFAH - dapus.pdf Download (646kB)
	Text UMI FALASIFAH - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (768kB)

Abstract

Tiga puluh lima tahun berlakunya KUHAP merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami dan mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP. Permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrumen internasional yang menginspirasi dalam penegakan hukum pidana. KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, maka perlu adanya tinjauan terhadap pembaharuan terhadap KUHAP. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan tiga pokok masalah, yaitu urgensi perlunya pembaharuan KUHAP, Substansi-substansi apa yang diperbaharui dalam RUU KUHAP, dan yang terakhir implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa KUHAP yang sekarang digunakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu adanya pembaharuan, pengaturan substansi yang baru dalam RUU KUHAP dari asas legalitas hingga permohonan kasasi, pro dan kontra RUU KUHAP dalam implementasi yuridis pada ketentuan di luar KUHAP.
Kesimpulan dapat ditarik bahwa perlu diadakan urgensi pembaharuan KUHAP karena sudah tidak ada sinkronisasi, di antaranya substansi yang diubah dimulai dari asas legalitas, penghapusan penyelidikan sampai permohonan kasasi. Pembaharuan KUHAP menimbulkan implikasi yuridis terhadap ketentuan di luar KUHAP pada Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mendukung penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan, dan pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi membawa dampak pelemahan kewenangan instansi-instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kata Kunci : Pembaharuan KUHAP, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Actions (login required)

View Item