Kusuma, Ahmad Jaya and M.S., Edith Ratna (2020) KEBIJAKAN PENETAPAN UMUR PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERUPA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. judul-pengesahan.pdf Download (635kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. pernyataan-kata pengantar.pdf Download (635kB)
	Text (ABSTRAK) 3. abstrak.pdf Download (635kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. daftar isi.pdf Download (635kB)
	Text (BAB I) 5. bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text (BAB II) 6. bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text (BAB III) 7. bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text (BAB IV) 8. bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. daftar pustaka.pdf Download (635kB)

Abstract

ABSTRAK

“KEBIJAKAN PENETAPAN UMUR PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 DALAM MENJALANKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERUPA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH”

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menimbulkan wajah baru PPAT di Indonesia dengan semakin mudanya usia seseorang untuk dapat menjadi PPAT, sebelumnya disyaratkan seseorang dapat diangkat menjadi PPAT, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, dengan aturan yang baru PPAT dapat diangkat pada usia 22 tahun. Artinya Peraturan baru menginginkan PPAT usia muda plus muda pengalaman, hal ini memperkuat asumsi fungsi PPAT yang hanya mengisi (to fill) blangko/formulir. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana kebijakan baru penetapan umur pengangkatan PPAT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dan kendala yang muncul akibat perubahan syarat umur pengangkatan PPAT menurut PP Nomor 24 Tahun 2016 dalam menjalankan administrasi pemerintahan berupa pengalihan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan yang baru terkait perubahan syarat umur diangkat menjadi seorang PPAT menjadi 22 tahun dianggap kurang efektif, ketentuan PP tersebut dirubah hanya berdasarkan aspek sosiologis pendaftaran tanah khususnya mendukung progam kebijakan deregulasi bidang agrarian/pertanahan dalam rangka percepatan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, bukan untuk meningkatkan peranan PPAT serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran tanah tetapi dominan mendukung progam kebijakan deregulasi bidang agrarian/pertanahan dalam rangka percepatan pelaksanaan paket kebijakan ekonomi pemerintah.. Kendala PPAT usia muda adalah belum menguasai sepenuhnya permasalahan terkait persoalan mengenai pendaftaran tanah, pengalihan hak atas tanah, serta penguasaan langsung permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. PPAT usia muda belum memiliki integritas dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan profesinya, serta belum profesional dikarenakan pengalaman dan faktor umur yang belum matang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang PPAT.
Saran dari penelitian ini adalah kepada DPR selaku pembentuk Undang-Undang serta instansi terkait kedepannya untuk merancang RUU yang mengatur khusus tentang PPAT agar lebih komprehensif dan selektif dalam menerbitkan PPAT muda yang berkualitas dan profesional.

Kata Kunci: Umur; Pengangkatan; PPAT;

Actions (login required)

View Item