PRAMONO, RISKI AJI and Sartono, Tulus and Saptono, Hendro (2013) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK UMUM. _Perdata 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RISKI AJI PRAMONO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (696kB)
	Text RISKI AJI PRAMONO_ABSTRAK.pdf Download (196kB)
	Text RISKI AJI PRAMONO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (676kB)
	Text RISKI AJI PRAMONO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB)
	Text RISKI AJI PRAMONO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text RISKI AJI PRAMONO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)
	Text RISKI AJI PRAMONO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text RISKI AJI PRAMONO_DAFPUS.pdf Download (318kB)

Abstract

Salah satu kegiatan usaha yang sedang berkembang dan bertumbuh di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM. Secara historis, perkembangan UMKM telah menunjukkan sisi positifnya sejak terjadinya krisis di Indonesia pada tahun 1998-an, yang mana pada saat itu perekonomian Indonesia tengah mengalami masa-masa krisis, sehingga mengakibatkan runtuhnya berbagai macam bidang usaha berskala besar. Terbatasnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM berimplikasi sulitnya bagi unit usaha ini untuk mendapatkan kredit pada perbankan yang merupakan salah satu sarana bagi UMKM untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Melalui undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM menjadi gerbang bagi terbukanya akses kredit UMKM kepada lembaga perbankan, serta diharapkan mampu mendorong UMKM untuk mengembangkan unit usahanya sehingga meningkatkan produktivitas, mutu dan daya saing UMKM itu sendiri.
Dalam penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dimana data yang digunakan adalah data-data berupa kumpulan peratuan perundang-undangan yang khusus menyangkut pengaturan UMKM khususnya didalam skema pemberian kredit terhadap UMKM
Sebagai langkah memperkuat pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM, pemerintah mencantumkan beberapa pasal mengenai hal tersebut di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang UMKM. Pasal 21 menegaskan peran pemerintah dan usaha besar dalam membantu pendanaan UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil Dalam praktek bank penyalur kredit seringkali menjadikan jaminan tambahan (agunan) sebagai persyaratan utama yang harus disediakan oleh calon nasabah debitur. Hal inilah yang memberatkan khususnya nasabah debitur yang berasal dari kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam memperoleh fasilitas kredit tersebut. Oleh karena latarbelakang tersebutlah pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 fokus program perekonomian 2007-2008 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus program perekonomian 2008-2009, menggelontorkan kebijakan-kebijakan perkreditan yang khusus membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank umum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, UMKM dapat mendapatkan fasilitas kredit dari bank umum melalui mekanisme KUR yang mana prosedur penjaminan atas piutangnya tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga yang disebut dengan lembaga penjamin seperti PT. Askindo dan Perum Jamkrindo.
Kata Kunci : UMKM, Lembaga Penjamin, Kredit Usaha Rakyat

Actions (login required)

View Item