CAHYANI, PUTRI ERIKHA and Turisno, Bambang Eko and Islamiyati, Islamiyati (2013) PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH. _Perdata 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_ABSTRAK.pdf Download (18kB)
	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (44kB)
	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text PUTRI ERIKHA CAHYANI_DAFPUS.pdf Download (22kB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. PNS yang melakukan perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perceraian, dan bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban PNS setelah perceraian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyebab perceraian pada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebabkan karena; suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kewajiban mantan suami yaitu memberi mut’ah kepada mantan isteri baik berupa uang atau benda, memberi nafkah hidup, tempat tinggal, dan perlengkapan hidup selama mantan isteri menjalani masa iddah, melunasi mahar yang terhutang, sedangkan suami mempunyai hak untuk rujuk selama isteri masih menjalani masa iddah. Kewajiban mantan isteri yaitu menjalani masa iddah sampai selesai, serta isteri mempunyai hak untuk menerima nafkah iddah dan mut’ah dari mantan suami. Berakhirnya pemberian nafkah iddah dari mantan suami kepada mantan isteri, apabila masa iddah telah habis. Hak anak adalah mendapatkan pendidikan, pengasuhan, kasih sayang dari orang tua, kewajiban anak yaitu menghormati orang tua. PNS pria yang bercerai mempunyai kewajiban tambahan untuk memberikan 1/3 (sepertiga) bagian gaji kepada mantan isteri dan anak-anaknya. Kecuali isteri terbukti zina, isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, isteri terbukti meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah.
Kata Kunci : Perceraian, PNS, Hak dan Kewajiban

Actions (login required)

View Item