SIBORO, OVANY P. and Silviana, Ana and Sukirno, Sukirno (2013) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK DI KAWASAN HUTAN LINDUNG ( STUDI DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, SUMATERA UTARA). _Perdata 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OVANY P. SIBORO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text OVANY P. SIBORO_ABSTRAK.pdf Download (279kB)
	Text OVANY P. SIBORO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text OVANY P. SIBORO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)
	Text OVANY P. SIBORO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text OVANY P. SIBORO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB)
	Text OVANY P. SIBORO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text OVANY P. SIBORO_DAFPUS.pdf Download (504kB)

Abstract

Sertipikat tanah merupakan bukti kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah diperoleh dari hasil pendaftaran tanah yang tujuannya untuk menjamin kepastian hukum. Kenyataannya walaupun sertipikat sudah ada, namun masih saja sering terjadi konflik atau sengketa yang terjadi di masyarakat bahkan dengan pemerintah. Kompleksnya masalah pertanahan membutuhkan adanya perlindungan hukum yang tegas dan pasti dari pemerintah.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara dan apa alasan serta landasan/dasar pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tersebut.
Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penyajian data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang berarti bahwa semua data baik data primer maupun data sekunder yang sudah dihimpun kemudian diolah melalui tahapan editing dan menganalisa data. Pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang telah didapat dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan, yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya dengan proses sistematis dan terus - menerus.
Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik dengan cara yang sah yaitu mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan wajib diberikan. Sertipikat tetap berlaku sebagai alat bukti yang sah karena pada dasarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara tidak dibuat berdasarkan fakta lapangan. Masyarakat Humbang Hasundutan yang tanahnya masuk kawasan hutan lindung tetap dapat mempergunakan tanah mereka selayaknya hak milik, karena Kantor Pertanahan juga menegaskan bahwa tanah hak milik dan tanah adat yang dimiliki masyarakat sejak dahulu tidak dapat dibatalkan dan sertipikat hak milik merupakan bukti kepastian hukum yang kuat. Pada dasarnya keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2005 adalah hasil dari dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018 dan alasan pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut karena banyaknya tanah terlantar, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sertipikat Hak Milik, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005.

Actions (login required)

View Item