SASVITRI, ZAHRA ALIFA and Suradi, Suradi and Widanarti, Herni (2022) WANPRESTASI TERHADAP SURAT PERNYATAAN R.ISTIAWAN TERTANGGAL 13 JULI 2016 YANG DIBUAT AKIBAT ADANYA SURAT PERINTAH KERJA (SPK) FIKTIF (ANALISIS PUTUSAN 149/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL). 024 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek dapat dilakukan dengan membuat surat perintah kerja dan surat perjanjian pemborongan. Perjanjian yang dibuat dapat terjadi sengketa, baik tidak terpenuhinya prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum karena ada pihak yang dirugikan dalam
pelaksanaan perjanjian tersebut. Kenyataannya, masih terdapat perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik karena tidak memenuhi prestasi sehingga menimbulkan kerugian. Hal ini terjadi pada kasus wanprestasi antara Imam dengan Istiawan dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan dan kebersihan
Gedung bagian luar Pasar Djaya Blok M Square yaitu dalam hal ini surat perintah kerja yang dibuat oleh Istiawan adalah fiktif karena obyeknya tidak ada dan Istiawan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat perintah kerja sehingga Istiawan membuat surat pernyataan untuk mengganti
kerugian secara berangsur-angsur namun hal ini hanya dilakukan pada satu bulan pertama saja dan bulan berikutnya Istiawan tidak memenuhi kewajibannya. Permasalahan yang diambil yaitu untuk mengetahui akibat dari seseorang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian.
Penulisan hukum ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menguraikan fakta yang berhubungan dengan SPK Fiktif. Dari hasil penelitian, perjanjian antara Istiawan dengan Imam adalah sah namun yang menjadi masalah adalah pihak yang menghubungkan yaitu Istiawan yang sebenarnya tidak memiliki
kewenangan. Sehingga segala kerugian dapat diminta Imam kepada Direksi namun kuasa tersebut hanya bisa dilakukan oleh Istiawan karena Direksi tidak dapat membenarkan surat perintah kerja ini. Penulis memberi saran agar Pasar Djaya lebih selektif dalam memilih Kepala Pasar Djaya agar tidak ada
lagi anak buah melampaui kewenangannya.
Kata Kunci: Surat Perintah Kerja fiktif, Surat Pernyataan,
Kewenangan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	10 Jun 2022 03:30
Last Modified:	13 Sep 2022 03:13
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6391

Actions (login required)

View Item