RIDHA S, MUHAMMAD RASYID and Sukirno, Sukirno and Sudaryatmi, Sri (2016) PENGAKUAN PERKAWINAN MASYARAKAT PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL AGAMA DJAWA SUNDA DALAM PERSPEKTIF TEORI MULTIKULTURALISME (Studi Kasus Pada Masyarakat Paguyuban AKUR (Adat Cara Karuhun Urang) di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat). _188 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - abstrak.pdf Download (77kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - dapus.pdf Download (163kB)
	Text 188 MUHAMMAD RASYID RIDHA S - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Di Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan payung hukum akan hukum perkawinan nasional. Namun dalam perjalanannya, Undang-undang ini dinilai belum dapat mengakomodir kebutuhan perkawinan di sebagian masyarakat Indonesia. belum mengakui perkawinan yang dilakukan penganut agama adat, kepercayaan lokal, maupun agama-agama minoritas. Hal ini disebabkan karena adanya penafsiran yang bias terhadap ketentuan Undang-undang No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, yang menyebutkan bahwa Agama yang diakui Negara sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas masyarakat Indonesia adalah Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.
Dari penafsiran yang bias ini, berimplikasi pada persoalan hak-hak penganut agama di Indonesia di kemudian hari, yang salah satunya adalah hak atas perkawinan. Dikarenakan Negara hanya mengakui secara terbatas pada enam agama, menyebabkan hukum perkawinan yang ada di Indonesia hanya mengakui dan mensahkan perkawinan yang dilaksanakan menurut enam agama tersebut.
Salah satu perkawinan agama adat/kepercayaan lokal yang hingga kini tidak diakui, adalah perkawinan yang dilakukan penganut Agama Djawa Sunda, dimana hingga kini perkawinannya tidak dapat dicatatkan oleh Petugas Administarif Catatan Sipil.
Penelitian ini berupaya menyingkapkan problem-problem apa saja yang melatarbelakangi dan menyebabkan tidak diakuinya perkawinan kepercayaan lokal penganut Agama Djawa Sunda. Untuk melampaui ketidakdiakuinya perkawinan Agama Djawa Sunda, penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan berangkat dari studi non-doktrinal, yakni dengan digunakannya perspektif teori multikulturalisme untuk menjelaskan patahan-patahan relasi dan problem dalam masyarakat yang beragam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perkawinan bagi masyarakat penganut kepercayaan lokal masih terbatas pada kepercayaan lokal yang terorganisir yang organisasinya telah didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karenanya, masih bertendensi diskriminatif terhadap penganut kepercayaan lokal yang tidak terorganisir dan tidak melembagakan dirinya. Selain itu, hingga kini belum ada peraturan yang jelas dari Pemerintah untuk mengakui keberadaan agama adat dan kepercayaan lokal secara penuh. Oleh karenanya, pemahaman yang sensitif atas keberagaman dan keberpihakan terhadap kaum minoritas menjadi sangat penting demi melampaui situasi ketimpangan, baik pada aras sosio-kultural maupun pada aras legalstruktural.
Kata Kunci : Kepercayaan Lokal, Agama Djawa Sunda, Perkawinan, Multikulturalisme, Rekognisi

Actions (login required)

View Item