SUSILO, ADHIKA PUTRA and Aminah, Aminah and Widanarti, Herni (2016) ASPEK ASAS RESIPROSITAS DALAM PENGAKUAN SAHNYA PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING. _187 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - abstrak.pdf Download (91kB)
	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text 187 ADHIKA PUTRA SUSILO - dapus.pdf Download (109kB)

Abstract

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang dilakukan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik, adanya faktor keinginan untuk lebih mendalami mengenai budaya setempat dan kemudian adalah faktor keturunan. Dalam faktor yang ketiga inilah banyak akibat hukum yang lahir dalam konteks keperdataan termasuk di dalamnya bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran (prosedur perkawinan campuran itu dilaksanakan) dan bagaimana sahnya perkawinan campuran dilihat dari hukum di masing-masing negara.
Data yang digunakan dalam metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dan diperoleh dari literatur yang menguraikan pendapat sarjana, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Asas resiprositas adalah penerapan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain yang hanya dapat diterapkan apabila di antara negara-negara yang bersangkutan telah ada hubungan ikatan bilateral atau multilateral. Asas resiprositas dapat dilihat sebagai suatu syarat pemakaian hukum asing, tetapi hukum ini perlu diperhatikan apakah mempunyai sistem hukum yang tidak terlampau berbeda daripada hukum kita. Tetapi bukan kesamaan hukum asing dengan hukum kita yang diperlukan, melainkan apakah dalam suatu keadaan tertentu hukum asing yang bersangkutan tidak memenuhi syarat timbal balik, hingga tidak akan dipergunakan dan menerima bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap azas timbal balik ini. Apabila terlampau mengutamakan sistem hukum sendiri maka akan terlihat tak terpenuhi syarat timbal balik kemudian menyampingkan hukum asing. Pemakaian hukum asing bisa dilihat sebagai semata-mata memenuhi syarat atau rasa keadilan. Persoalan timbal balik dan pembalasan justru terlalu banyak dipengaruhi pertimbangan politis. Oleh karena itu, penggunaan lembaga resiprositas ini diupayakan seminimal mungkin.
Kata kunci : Asas Resiprositas, Perkawinan Campuran

Actions (login required)

View Item