Search for collections on Undip Repository

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN BIDANG TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENERAPAN PEMBATASAN MINIMAL LUAS TANAH DI DAERAH RESAPAN AIR (Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang) -023 PDT 2022

PUTRI, SYAFIRA QATRUNNADA EKO and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2022) ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMECAHAN BIDANG TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENERAPAN PEMBATASAN MINIMAL LUAS TANAH DI DAERAH RESAPAN AIR (Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang) -023 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pembatasan minimal luas tanah sudah ada sejak munculnya program dari Landreform yang dilandasi berdasarkan pada UUPA. Namun, pengaturan upaya pembatasan minimal dalam UUPA hanya terbatas pada tanah pertanian. Sementara
untuk batasan luas tanah pada tempat tinggal atau lahan perumahan disusun dalam peraturan pemerintah tersendiri. Salah satu upaya pembatasan minimal luas tanah yang sudah berlaku pada lahan perumahan berada di Kecamatan Mijen Kota
Semarang yang merupakan daerah resapan air. Pengaturannya telah disusun melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya pembatasan minimal luas tanah di Kecamatan Mijen Kota Semarang dan untuk menganalisis
akibat hukum terhadap kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan pembatasan minimal tanah. Penelitian ini juga memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang
digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemecahan bidang tanah berdasarkan pembatasan minimal luas tanah yang dilaksanakan di Kecamatan Mijen berjalan cukup lancar. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 menimbulkan kontradiksi dari berbagai pihak. Berbagai hambatan dan permasalahan juga terjadi selama proses berlangsung yang dampaknya tertuju pada masyarakat dan lingkungan secara langsung. Permasalahan dan hambatan inilah yang kemudian juga menimbulkan akibat hukum yang berpengaruh terhadap perijinan pembangunan perumahan dalam perolehan sertipikat melalui pendaftaran tanahnya.
Kata kunci : Pembatasan Minimal, Pemecahan Tanah, Daerah Resapan Air

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 10 Jun 2022 03:00
Last Modified: 24 Oct 2022 06:16
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6389

Actions (login required)

View Item View Item