UTOMO, LALANG TRI and Busro, Achmad and Priyono, Ery Agus (2016) ASPEK HUKUM PENERAPAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT DALAM KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA. _173 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 173 LALANG TRI UTOMO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text 173 LALANG TRI UTOMO - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text 173 LALANG TRI UTOMO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text 173 LALANG TRI UTOMO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text 173 LALANG TRI UTOMO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (63kB)
	Text 173 LALANG TRI UTOMO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text 173 LALANG TRI UTOMO - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)
	Text 173 LALANG TRI UTOMO - dapus.pdf Download (54kB)

Abstract

Berlimpahnya sumber daya alam tidak bisa dipastikan kesejahteraan menjadi meningkat dan tata laksana pemerintahan semakin membaik. Seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan rakyat dan menjadikan negara yang mandiri.
Sektor Minyak dan Gas merupakan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikuasai dan dikelola oleh negara, sehingga negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak yang cenderung menempatkan negara dan kontraktor dalam kedudukan yang setara. Apabila terjadi sengketa, dengan adanya dogma pacta sunct servanda dipakai dasar para kontraktor asing untuk membawa pihak pemerintah ke dalam mekanisme arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa industrial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan badan pelaksana dalam kontrak pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia dan untuk mengetahui penerapan asas kekuatan mengikat dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di Indonesia berdasar undang-undang yang berlaku.
Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa badan pelaksana BP Migas ataupun SKK migas dalam kontrak bagi hasil yang terjadi di Indonesia telah melanggar konstitusi karena telah mendegradasi penguasaan negara atas barang tambang, meskipun dalam aspek hukumnya telah memenuhi semua syarat sahnya perjanjian. Kemudian isi kontrak sudah sesuai dengan aturan UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Namun, beberapa ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2001 bertentangan dengan amanat konstitusi, sehingga bisa berpengaruh terhadap isi kontrak. Maka dari itu, perlu adanya negosiasi ulang terhadap kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi, asas pacta sund servanda yang di dalamnya terkandung asas kesucian kontrak dapat dikesampingkan dengan berdasar kepada prinsip kedaulatan permanen negara atas penguasaan sumber daya alamnya yang mana sudah diakui secara internasional.
Kata kunci : Kontrak Bagi Hasil, Asas Kekuatan Mengikat, Kedaulatan Negara

Actions (login required)

View Item