AMBARANTI, TALITA and Suharto, R. Suharto and Marjo, Marjo (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK). _168 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 168 TALITA AMBARANTI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text 168 TALITA AMBARANTI - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text 168 TALITA AMBARANTI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text 168 TALITA AMBARANTI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text 168 TALITA AMBARANTI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text 168 TALITA AMBARANTI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text 168 TALITA AMBARANTI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text 168 TALITA AMBARANTI - dapus.pdf Download (36kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar untuk mencegah pelaku usaha terus-menerus berlaku curang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. Permasalahan dengan eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa sehubungan dengan keputusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Dengan dibukanya kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final yang berarti eksekusi dari putusan BPSK ini tidak dapat dilaksanakan.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan eksekusi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan mengetahui efektivitas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk dilaksanakan eksekusinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa posisi proses hukum dan putusan BPSK itu pada dasarnya non yudisial. Dalam arti pula bahwa putusan BPSK tersebut merupakan salah satu dari rangkaian mekanisme sistem pengadilan, jadi berada di luar mekanisme peradilan umum. Menurut Pasal 42 Ayat (1) putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peran BPSK adalah sebatas memberikan putusan dan tidak ada wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan BPSK terutama putusan yang dibuat melalui konsiliasi dan mediasi. Sedangkan untuk putusan arbitrase, BPSK juga tidak mampu untuk memaksa pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan yang dibuat di BPSK namun hasil putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan pengesahan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan penetapan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK sudah efektif, dilihat dari segi penyelenggaraan proses penyelesaian sengketa konsumen yang dilaksanakan oleh BPSK, yaitu dari sifat cepat penyelesaian sengketa konsumen, tepat waktu dan biaya yang dikeluarkan relatif murah.
Kata Kunci : sengketa konsumen, UUPK, BPSK

Actions (login required)

View Item