INDRIANTHI, EVITA PUSPA OKTAVIAN and Silviana, Ana and Sudaryatmi, Sri (2013) PENERAPAN PENITIPAN UANG GANTI RUGI DI PENGADILAN NEGERI (KONSINYASI) DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Desa Lemah Ireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo). _Perdata 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (783kB)
	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_ABSTRAK.pdf Download (290kB)
	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (730kB)
	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text EVITA PUSPA OKTAVIAN INDRIANTHI_DAFPUS.pdf Download (401kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Penerapan Penitipan Uang Ganti Rugi di Pengadilan Negeri (Konsinyasi) dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum khususnya untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo di Kabupaten Semarang Seksi II Rute Ungaran – Bawen. Konsinyasi yang diterapkan dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 berbeda dengan konsinyasi yang diatur dalam KUH Perdata, dalam KUH Perdata konsinyasi dilakukan jika sebelumnya terdapat hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan dalam Perpres justru sebaliknya, konsinyasi diterapkan saat kesepakatan para pihak tidak tercapai, tidak ada hubungan hukum sama sekali antara pihak tersebut. Perbedaan dalam hal konsep penerapan konsinyasi inilah yang mengindikasikan bahwa Perpres ini lebih memihak pihak investor daripada nasib masyarakat yang tanahnya harus diambil untuk pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum.
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan penitipan uang ganti rugi atas tanah yang digunakan, mengetahui hambatan – hambatan yang timbul dalam proses pengadaan tanah dan penetapan ganti rugi atas tanah yang digunakan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 1) Penerapan penitipan uang ganti rugi atas tanah yang digunakan disebabkan tidak adanya titik temu sehingga proses pengadilanlah yang bisa menyelesaikan. Proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan jalan tol Semarang – Solo Seksi II Rute Ungaran –Bawen dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 junto Perpres No. 65 Tahun 2006. 2) Hambatan – hambatan yang timbul dalam proses pengadaan tanah dan penetapan ganti rugi atas tanah yang digunakan ada 2 (dua) kendala yaitu faktor psikologis masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kepemilikan tanah dan adanya sifat egois yang mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum dan faktor dana karena keterbatasan dana dari Pemerintah sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan besarnya ganti rugi sesuai harga pasar umum setempat.
Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penerapan penitipan uang ganti rugi atas tanah yang digunakan disebabkan tidak adanya titik temu dalam penentuan ganti rugi, jadi bukan konsinyasi menurut ketentuan Pasal 1404 – 1412 KUH Perdata yang didasarkan pada hubungan hukum sebelumnya.
Kata Kunci : Konsinyasi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

Actions (login required)

View Item