NURHIDAYAT, ADE and Widanarti, Herni and Kashadi, Kashadi (2016) ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN PRIA WARGA NEGARA ASING (WNA) MENIKAH DENGAN WANITA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974. _163 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 163 ADE NURHIDAYAT - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (792kB)
	Text 163 ADE NURHIDAYAT - abstrak.pdf Download (133kB)
	Text 163 ADE NURHIDAYAT - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text 163 ADE NURHIDAYAT - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text 163 ADE NURHIDAYAT - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text 163 ADE NURHIDAYAT - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text 163 ADE NURHIDAYAT - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text 163 ADE NURHIDAYAT - dapus.pdf Download (194kB)

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan
campuran merupakan fenomena di Indonesia. Pada umumnya sebuah keluarga menginginkan keluarga yang kekal dan bahagia.
Namun dalam kenyataannya, perjalanan sebuah keluarga tidak selalu mulus dan ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh setiap pasangan. Ketika terjadinya benturan antara suami isteri secara terus menerus dapat menimbulkan perceraian. Akibat perceraian dalam perkawinan campuran sama seperti dalam perkawinan biasa, tetapi lebih rumit karena pasangan tersebut berbeda kewarganegaraan. Khususnya akibat perceraian terhadap harta bersama, dimana harta bersama tidak hanya terletak di Indonesia tetapi juga terletak di luar negeri.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder, terutama bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Perkawinan, Undang – Undang Kewarganegaraan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek
penelitian.
Dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat
dilakukan sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan, hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Kata kunci : Perkawinan Campuran, Harta Bersama Perkawinan Campuran, Eksekusi Harta Bersama.

Actions (login required)

View Item