Sari, Putri Arnidya and Silviana, Ana and Prasetyo, Agung Basuki (2016) PENGAKUAN HUKUM TANAH NASIONAL TERHADAP TANAH KERATON YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAN KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. _162 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 162 Putri Arnidya Sari - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - abstrak.pdf Download (61kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - dapus.pdf Download (29kB)
	Text 162 Putri Arnidya Sari - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut UUPA baru berlaku sepenuhnya tahun 1984 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Mendagri sebagai pelaksananya namun masih ada ketidakjelasan tentang tanah-tanah swapraja. Perdais Nomor 1
Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk untuk mengatur Tanah Keraton Yogyakarta dan memberi kejelasan tentang status tanah swapraja.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum terhadap regulasi yang berlaku pada Tanah Keraton Yogyakarta dan pengakuan Hukum Tanah Nasional terhadap Tanah Keraton Yogyakarta setelah berlakunya Perdais Nomor 1 Tahun 2013
tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini yaitu empiris kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi tentang pertanahan yang saat ini berlaku pada Tanah Keraton Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perdais ini telah memberikan kepastian hukum.
Pengakuan Hukum Tanah Nasional terhadap Tanah Keraton Yogyakarta dinyatakan dalam bentuk menunjuk Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum yang sejajar dengan subjek hak lainnya dan memiliki hak milik atas Tanah Keraton. Hal tersebut
dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang dibentuk berlandaskan UUPA.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tidak ada dualisme dalam regulasi pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hukum Tanah Nasional mengakui Tanah Keraton Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Maka saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta telah sepenuhnya memberlakukan UUPA dalam sistem pertanahannya.
Kata Kunci : Pengakuan, Hukum Tanah Nasional, Tanah Keraton

Actions (login required)

View Item