Sidiartama, Raditya Tatag and Setyowati, Ro’fah and Muhyidin, Muhyidin (2016) CHOICE OF FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KLAUSULA AKAD PERBANKAN SYARIAH. _159 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - abstrak.pdf Download (9kB)
	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)
	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text 159 Raditya Tatag Sidiartama - dapus.pdf Download (132kB)

Abstract

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat dewasa ini semakin merambah berbagai bidang kehidupan manusia. Adanya kelembagaan prinsip syariah sebagai satu prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan usaha perbankan merupakan satu bentuk perkembangan yang cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.
Sebagaimana telah diketahui bahwa industri perbankan syariah telah tumbuh cukup signifikan sekarang ini. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dalam perkembangan perbankan syariah yang begitu signifikan tentunya akan timbul sengketa sebagai bentuk hambatan dalam mempertahankan keberadaan bank syariah tersebut. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah timbul suatu permasalahan mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam Pasal 55 ayat (1) penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, namun dalam ayat (2) justru memberikan kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri. Dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dimana penjelasan pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan isi dalam Pasal 28D ayat (1) yang mengharuskan adanya kepastian hukum.
Dalam Penulisan Hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data sekunder terlebih dahulu, lalu kemudian dengan pengumpulan data primer.
Dalam perkembangannya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan uji materi karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara untuk
mendapatkan kepastian hukum sebagaimana amanah dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adanya ketidakpastian hukum tersebut yang kemudian menimbulkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, maka semakin memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dimana memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah
Kata Kunci : Choice of Forum, Penyelesaian Sengketa Bank Syariah,
Perbankan Syariah

Actions (login required)

View Item