ASYIDA, PRADELLA FILDZA and Adhim, Nur and Sarono, Agus (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 414 K/PDT/2021).-015 HI 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) merupakan bentuk dari legalitas hak atas tanah yang mana berdasarkan pada ketentuan, memiliki jangka waktu tertentu serta dapat diterbitkan diatas tanah hak pengelolaan. Timbul persoalan ketika adanya penolakan atas perpanjangan yang dilakukan pemegang SHGB serta adanya pembatalan terhadap SHGB yang telah melakukan perpanjangan oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat menimbulkan
permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang SHGB diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan yang obyeknya menjadi aset daerah Pemerintah Kota Semarang. Serta mengetahui lebih lanjut mengenai sejauh mana mengimplementasian dari asas keadilan dan asas kesejahteraan
menurut hukum pertanahan di Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 414 K/PDT/2021. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi dari penelitian ini
menggunakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara, data
sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 414 K/PDT/2021 belum berjalan secara optimal, karena terhadap legalitas hak atas tanah yang telah diperoleh secara sah oleh pemilik. Dapat dengan mudah untuk dibatalkan. Sehingga adanya hal tersebutlah yang menyebabkan belum dapat terakomodirnya asas keadilan dan asas kesejahteraan
menurut hukum pertanahan di Indonesia. Hal tersebut dapat tercapai, apabila masyarakat atau warga negara dapat memanfaatkan fungsi sosial tanah guna peningkatan kemakmuran masyarakat.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembatalan Sertipikat, Pemegang SHGB

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	09 Jun 2022 03:09
Last Modified:	11 Nov 2022 02:00
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6379

Actions (login required)

View Item