Dewi, Nadya Kumala and Handoko, Widhi (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA (Studi Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Oleh Penuntut Umum). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER.pdf Download (53kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN -KATA PENGANTAR.pdf Download (101kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (15kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (47kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (981kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (216kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (136kB)

Abstract

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA
(Studi Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Oleh Penuntut Umum)

Perlindungan terhadap jabatan Notaris diperlukan karena perlindungan tersebut bukan hanya untuk perlindungan Notaris, melainkan juga sebagai bentuk dari pelaksanaan kewajibannya yaitu merahasiakan isi akta dan semua hal yang diberitahukan kepadanya sebagai Notaris. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh Penuntut Umum dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dalam penelitian ini dan penyusunan thesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sosiolegal. Sosiolegal digunakan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan validasi data dengan metode triangulasi yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori tradism law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris, dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notari. Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pembentukan Majelis Pengawas, Hak Ingkar Notaris, Nota Kesepahaman antara Kepolisan Negara Republik Indonesa dengan Ikatan Notaris Indonesia, dan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Tugas Jabatan

Actions (login required)

View Item