Maghribi, Muhamad Fadli and Ispriyarso, Budi (2021) PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MENGAWASI DAN MENGAMANKAN PAJAK AKIBAT TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (STUDI DI DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

Text (TESIS 2021) Muhamad Fadli Maghribi tesis lengkap 2021.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan memerlukan adanya pembuatan akta otentik, kewenangan dalam membuat akta otentik terkait tanah dan/atau bangunan dimiliki oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan timbul pajak BPHTB yang dikenakan terhadap pembeli dan Pajak penghasilan (PPh Final) terhadap penjual. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan juga berperan untuk mengawasi dan mengamankan pajak yang timbul akibat transaksi tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya adalah, bagaimana PPAT dalam mengawasi dan mengamankan pajak akibat transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kubu Raya, serta apa saja hambatan yang dihadapi PPAT dalam mengawasi dan mengamankan pajak akibat transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kubu Raya dan bagaimana solusinya.
Penelitian ini bersifat deskriptis analitis, metode yang pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Socio Legal, dengan menekankan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal-hal yang menjadi permasalahan sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan yang menelaah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mengawasi dan mengamankan pajak akibat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yaitu BPHTB dan PPh Final di Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sangat penting. Karena dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta terkait peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, PPAT juga membantu para pihak mengajukan harga transaksi kepada BPKAD Kabupaten Kubu Raya, membantu menghitung besaran pajak BPHTB dan PPh Final wajib pajak, melihat bukti setoran pajak wajib pajak yang sudah diverivikasi dan divalidasi sebelum penandatanganan akta, serta membuat laporan akta bulanan. Serta hambatan-hambatan yang dihadapi PPAT dalam mengawasi dan mengamankan pajak akibat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan antara lain; Para pihak merasa keberatan dengan penilaian harga transaksi oleh BPKAD yang solusinya PPAT membantu mengajukan keberatan terhadap penilaian harga transaksi tersebut, Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak yang solusinya PPAT memberikan penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada masyarakat terkait aspek perpajakan, dan PPAT tidak mengetahui harga transaksi sebenarnya yang solusinya PPAT dapat menanyakan kepada para pihak berapa harga transaksi sebenarnya.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, BPHTB, PPh Final.

Actions (login required)

View Item