Kusumawati, Katinka Dyah and Santoso, Budi (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK PIERRE CARDIN DALAM KASUS SENGKETA MEREK DAGANG PADA PUTUSAN NOMOR 49 PK/PDT.SUS-HKI/2018. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. COVER - HAL PENGESAHAN.pdf Download (212kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN - KATA PENGANTAR.pdf Download (178kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK .pdf Download (152kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (88kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Download (138kB)

Abstract

ABSTRAK

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus- HKI/2018 menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Pierre Cardin asal Perancis dan menyatakan merek Pierre Cardin asal Indonesia milik Alexander Satryo Wibowo menang. Sehingga persoalan ini mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan dalam perlindungan terhadap merek terkenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan peninjauan kembali atas pembatalan merek Pierre Cardin (Perancis) pada Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, menganalisis Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi hak pemilik merek Pierre Cardin, dan menganalisis akibat hukum penolakan permohonan peninjauan kembali atas putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terkait kasus sengketa merek dagang Pierre Cardin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan yaitu sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan peninjauan kembali atas pembatalan merek Pierre Cardin (Perancis) pada Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yaitu pengajuan gugatan pembatalan merek yang diajukan ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dikarenakan Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan pembatalan merek sehingga menurut hukum pihak Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk mengajukan gugatan ini. Selain itu, permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Pierre Cardin ditolak. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam melindungi hak pemilik merek Pierre Cardin. Akibat hukum penolakan permohonan peninjauan kembali atas putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 terkait kasus sengketa merek dagang Pierre Cardin yaitu bagi Pierre Cardin Paris mengakibatkan pihaknya tidak dapat mendaftarkan merek dagang Pierre Cardin Paris miliknya di Indonesia. Diharapkan apabila merek sengketa yang menyangkut perbedaan interprestasi dalam menilai suatu merek apakah merek tersebut adalah merek terkenal atau tidak, maka haruslah dibuktikan berdasarkan kondisi atau fakta hukum di negara hakim yang memeriksa sengketa tersebut, dan diharapkan pula Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual supaya lebih cermat dan selektif dalam hal pendaftaran merek.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sengketa Merek, Pierre Cardin

Actions (login required)

View Item