RUSWANDANA, NATHASYA VICTORIA and Turisno, Bambang Eko and Suharto, R. Suharto (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBATALAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI KHUSUS OLEH BIRO PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS. _143 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - abstrak.pdf Download (81kB)
	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB)
	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
	Text 143 NATHASYA VICTORIA RUSWANDANA - dapus.pdf Download (173kB)

Abstract

Ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang memeluk dan mempercayainya, maka pelaksanaan dan penyelenggaraannyapun menjadi perhatian khusus oleh pemerintah mengingat banyaknya masyarakat yang berkeinginan dan
berkebutuhan untuk melaksanakannya. Penyelenggaraan ibadah haji khusus di Indonesia dilaksanakan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus dan untuk melaksanakannya, calon jemaah ibadah haji khusus harus mendaftar terlebih dahulu dan
melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dalam hal ini terbentuk sebuah perjanjian baku, dimana klausul perjanjian berupa fasilitas perjalanan sudah dibakukan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus, dan konsumen harus mengikuti
paket perjalanan tersebut.
Pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus terhadap calon jemaah ibadah haji khusus. Pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus tidak memberikan ganti kerugian materiil maupun hari pengganti sekalipun, dan calon jemaah ibadah haji khusus telah membayar lunas semua biaya perjalanan kepada pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus. Sehingga, peneliti mengambil rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap calon jemaah ibadah haji khusus dalam pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus.
Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode analisis deskriptif analitis, yang artinya penelitian ini langsung terjun kelapangan melihat posisi kasus dan juga mengumpulkan data melalui teknik wawancara kemudian
menganalisanya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan menjelaskannya secara penggambaran kasus terlebih dahulu kemudian ditinjau dari peraturannya sehingga bisa
terlihat jelas seperti apa pemecahan masalah yang bisa diambil oleh peneliti.
Hasil penelitian yang didapatkan berupa pembatalan perjanjian antara biro perjalanan haji dengan calon jemaah haji karena gagalnya keberangkatan calon jemaah haji, padahal calon jemaah haji telah membayar lunas semua biaya dan melaksanakan
kewajibannya. Kemudian putusan-putusan pengadilan atas kasus serupa juga mengindikasikan bahwa calon jemaah haji mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara materiil maupun immateriil dan dapat disimpulkan calon jemaah haji telah dilindungi hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Saran dalam skripsi ini berupa dalam setiap perjanjian baku sebaiknya calon jemaah haji mengerti semua kewajibannya dan juga pihak biro perjalanan mempunyai rencana alternatif apabila terdapat hal-hal yang tidak
diinginkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembatalan, Haji Khusus

Actions (login required)

View Item