Erlina, Dina and Handoko, Widhi (2021) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (Studi di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) COVER DINA.pdf Download (204kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN DINA.pdf Download (155kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK DINA.pdf Download (343kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFSI DINA.pdf Download (383kB)
	Text (BAB I) BAB I DINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text (BAB II) BAB II DINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text (BAB III) BAB III DINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB)
	Text (BAB IV) BAB IV DINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFPUS DINA.pdf Download (383kB)

Abstract

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK
(Studi di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor)

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Dalam perjanjian kredit dibuat merujuk kepada UUHT harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah 1) Bagaimana tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penerapan dan pelaksanaan sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik?, 2) Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat publik atas pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik?, 3) Mengapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat publik harus bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen hak tanggungan elektronik?. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis data yang dikumpulkan dengan data primer dari penelitian lapangan dan data sekunder dari studi kepustakaan, sedangkan data kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Penerapan dan Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik sangat krusial terhadap kuatnya kedudukan pemegang Hak Tanggungan. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 7 ayat (1) PMATR/BPN No. 5 Tahun 2020 bahwa PPAT sebagai salah satu pengguna layanan Hak Tanggungan secara elektronik, namun kewenangan PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik jelas disebutkan dalam Pasal 10 yaitu PPAT menyampaikan akta dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melalui sistem elektronik mitra kerja yang terintegrasi dengan Sistem HT-el , 2) Kewajiban dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat publik atas pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik adalah untuk membantu tugas pemerintah (dalam hal ini Kementerian ATR/BPN). 3) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat publik harus bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen hak tanggungan elektronik karena tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik adalah PPAT harus memeriksa kelengkapan dan kebenaran seluruh dokumen elektorik sebelum melakukan proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Apabila terdapat keraguan terhadap data elektronik yang diberikan debitur sebaiknya tidak diproses lebih lanjut oleh PPAT karena apabila ternyata kemudian terdapat kesalahan pada dokumen elektornik yang dilampirkan maka proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik tersebut akan ditolak oleh sistem.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, PPAT, Hak Tanggungan Elektronik

Actions (login required)

View Item