Lumbanraja, Brata Yoga and Badriyah, Siti Malikhatun (2021) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) Cover dan Halaman Pengesahan.pdf Download (110kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN & KATA PENGANTAR.pdf Download (46kB)
	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (63kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (80kB)

Abstract

Abstrak

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Lahirnya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 karena adanya permohonan gugatan oleh korban tindakan sewenang-wenang debt collector yang diberi tugas oleh penerima fidusia untuk eksekusi barang yang dikuasai tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Putusan mahkamah konstitusi mengubah pengertian dari frasa kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat fidusia, sama dengan putusan pengadilan dan cidera janji. Putusan mahkamah konstitusi tersebut dianggap berpotensi menimbulkan sejumlah dampak tidak hanya bagi pihak penerima fidusia namun juga pemberi fidusia, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dan pemberi fidusia dengan adanya putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, spesifikasi penilitan yang digunakan adalah deskriptif analitis, sumber dan jenis data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara sepihak oleh penerima fidusia. Setelah putusan mahkamah konstitusi bilamana eksekusi dilakukan secara sepihak oleh penerima fidusia namun pemberi fidusia tidak terima, maka permohonan eksekusi dapat dilakukan melalui pengadilan. Putusan mahkamah konstitusi memberikan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia namun tidak memberi rasa keadilan serta perlindungan hukum bagi penerima fidusia.

Kata Kunci : Eksekusi, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item