Gayaputri, Azelia and Aminah (2021) KEWENANGAN BERTINDAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HAKATAS TANAH YANG MASIH TERIKAT HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. cover-pengesahan.pdf Download (359kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. pernyataan-kata pengantar-dikonversi.pdf Download (101kB)
	Text (ABSTRAK) 3. abstrak bahasa indonesia-inggris.pdf Download (451kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. daftar isi-dikonversi.pdf Download (36kB)
	Text (BAB I) 5. BAB 1-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text (BAB II) 6. BAB 2-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text (BAB III) 7. BAB 3-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB 4-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka-dikonversi.pdf Download (109kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

“Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Masih Terikat Harta Bersama Dalam Perkawinan di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah”

Perbuatan hukum jual beli hak atas tanah yang masih terikat harta bersama harus dilakukan dengan menerapkan kewenangan bertindak antara suami dan isteri, dan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tetapi di dalam prakteknya masih ada perbuatan hukum yang demikian tidak menerapkan kewenangan bertindak. Sehingga dapat mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli. Rumusan masalah dalam tesis ini mengenai penerapan kewenangan bertindak terhadap jual beli hak atas tanah yang masih terikat harta bersama dan tanggung jawab PPAT apabila perjanjian tidak menerapkan kewenangan bertindak. Tujuannya untuk mengetahui penerapan kewenangan bertindak dan mengetahui sejauh mana tanggung jawab PPAT dalam hal demikian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewenangan bertindak terhadap harta bersama adalah dengan memberikan persetujuan yang dilakukan di hadapan PPAT maupun melampirkan surat persetujuan. Tanggung jawab PPAT atas akta itu adalah sejauh mana PPAT menjalankan tugas dan wewenangnya. PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya jika para pihaklah yang melakukan perbuatan hukum. Tetapi apabila PPAT melakukan kesalahan karena kesengajaan atau kelalaiannya melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara tidak menerapkan kewenangan bertindak maka PPAT dapat dikenakan sanksi administratif, serta dituntut secara perdata dan pidana. Perlu diterapkannya kewenangan bertindak ini dikarenakan didalam harta bersama ini terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri, selain itu agar salah satu pihak suami/isteri tidak melampaui kewenangannya. Maka dalam hal demikian, PPAT seharusnya tidak hanya mengejar pada kebenaran formil yang dihadirkan para pihak saja, tetapi juga meneliti dan memeriksa kebenaran materiil.

Kata Kunci: Kewenangan Bertindak, Jual Beli, Harta Bersama, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Actions (login required)

View Item