Ulyanisa, Arika and Roisah, Kholis (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 2a. Halaman Depan-Hal. Pengesahan.pdf Download (421kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2b. Surat Pernyataan-Kata Pengantar.pdf Download (794kB)
	Text (ABSTRAK) 2c.Abstrak ( Bhs. Indonesia dan Inggris).pdf Download (911kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2d. Daftar Isi.pdf Download (608kB)
	Text (BAB I) 2e. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text (BAB II) 2f. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB)
	Text (BAB III) 2g. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (17MB)
	Text (BAB IV) 2h. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 2i. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK

Pada penelitian kali ini akan membahas sengketa antara PT. Lintas Promosi Global dan PT. Karta Indonesia Global. Permasalahan bermula ketika PT. Karta Indonesia Global, sebuah perusahaan yang juga bergerak dibidang iklan digital melaporkan PT. Lintas Promosi Global ke ranah pidana mengenai salah satu desain industri yang mereka miliki yang diduga sama persis dengan desain industri yang dimiliki oleh PT. Karta Indonesia Global. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri ditinjau dari Paris Convention, TRIPs Agreement dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Analisis data peneletian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan baik dari Paris Convention, TRIPs Agreement maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, ketiganya memberikan perlindungan terhadap pemegang Hak Desain Industri. Kemudian, berdasarkan amar putusan Nomor. 62/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah memberikan perlindungan yang maksimal sebagaimana sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Desain Industri. Saran dari penulis berdasarkan hasil pembahasan Tesis ini Diperlukan adanya sebuah perubahan atau amandemen terhadap beberapa ketentuan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan bagi Pemegang Hak Desain Industri sebaiknya segera mendaftarkan Desain Industri yang dimiliki serta mempublikasikan kepada masyarakat untuk menanggulangi klaim dari pihak ketiga, karena dengan adanya publikasi juga dapat mengurangi adanya pelanggaran terhadap Desain Industri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Hak, Desain Industri.

Actions (login required)

View Item