YOSANDRA, YOSANDRA and Budiharto, Budiharto and Prananingtyas, Paramita (2013) ANALISIS YURIDIS KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PERTAMBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA SERTA ATURAN PELAKSANAANNYA. _Dagang 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YOSANDRA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text YOSANDRA_ABSTRAK.pdf Download (5kB)
	Text YOSANDRA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text YOSANDRA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (517kB)
	Text YOSANDRA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text YOSANDRA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (632kB)
	Text YOSANDRA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text YOSANDRA_DAFPUS.pdf Download (14kB)

Abstract

Pengelolaan pertambangan di Indonesia dianggap belum dapat memberikan keuntungan besar kepada pihak nasional. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi nasional melalui kewajiban divestasi. Divestasi adalah proses pelepasan atau penjualan kepemilikan perusahaan kepada pihak nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan setiap investor asing untuk melakukan divestasi saham setelah 5 tahun berproduksi.
Permasalahan yang muncul adalah apakah peraturan ini dapat diterapkan kepada investor asing pemegang izin usaha pertambangan maupun perjanjian karya.
Penulisan hukum ini menggunakan metodologi yuridis normatif guna menemukan kekurangan kebijakan kewajiban divestasi untuk dicari solusi agar kewajiban divestasi dapat berjalan akan tetapi tidak mengurangi kenyamanan iklim investasi di Indonesia.
Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan divestasi saham pertambangan mengalami kendala berupa kekurangan dana, ketidakjelasan regulasi, perebutan saham antara Pemerintah Pusat dan daerah serta penolakan dari kalangan investor khususnya pemegang kontrak karya. Penyelesaian terhadap permasalahan kekurangan dana dan sengketa antar pemerintah dapat diselesaikan melalui pembentukan perusahaan konsorsium nasional dan daerah guna membeli saham divestasi. Solusi lainnya adalah mengutamakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk membeli saham divestasi agar tidak mengganggu keuangan. Ketidakjelasan regulasi dapat diselesaikan melalui penerbitan peraturan menteri yang diamanatkan peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum ada. Sedangkan permasalahan penolakan investor asing pemegang perjanjian karya, sampai saat ini pemerintah telah mengusahakan proses renegosiasi dengan membentuk tim khusus antar kementerian dan telah masuk proses renegosiasi.
Kata Kunci : Divestasi Saham, Investor Asing, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Actions (login required)

View Item