RAKHMANAJI, MUHAMAD and Santoso, Budi and Priyono, FX. Joko (2013) DUGAAN PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (TENDER PENERAPAN KTP BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL - KTP ELEKTRONIK). _Dagang 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (997kB)
	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_ABSTRAK.pdf Download (294kB)
	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (697kB)
	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (728kB)
	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text MUHAMAD RAKHMANAJI_DAFPUS.pdf Download (521kB)

Abstract

PERSEKONGKOLAN TENDER dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan sementara, menurunkan kualitas barang atau jasa, bahkan yang lebih jauh adalah melakukan kolusi dengan pemilik pekerjaan tersebut.
Proses yang kompetitif, dapat menghasilkan harga yang lebih rendah, dapat memperoleh kualitas dan inovasi yang lebih baik serta waktu penyerahan yang tepat. Dengan terjadinya persekongkolan tender itu sendiri, dapat menghambat tujuan yang demikian sehingga para pelaku usaha tidak dapat bersaing secara sehat. Persekongkolan dapat merugikan tidak hanya bagi masyarakat itu sendiri tetapi juga bagi perekonomian suatu negara.
Dalam penulisan hukum ini metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif serta dalam mengadakan penelitian, penulis menggunakan prinsip dan asas-asas hukum untuk melihat dan mengadakan pendekatan melalui studi kepustakaan dengan mengaitkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
Proses tender yang transparan dan bersaing sehat masih mendapat tantangan besar untuk mewujudkannya. Collusive tender masih terjadi pada berbagai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyebabkan persaingan dan harga yang semu. Diharapkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai gerbang awal untuk menyelidiki kasus persaingan usaha khususnya mengenai persekongkolan tender dapat mengurangi bahkan memberantas tindakan persekongkolan tender tersebut ke depannya.
KATA KUNCI : Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, Pengadaan Barang dan Jasa

Actions (login required)

View Item