PRASETYA, ADHI NUGROHO and Silviana, Ana and Triyono, Triyono (2016) TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TENTANG KEBENARAN FAKTA PERISTIWA DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk). _108 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - abstrak.pdf Download (76kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - dapus.pdf Download (79kB)
	Text 108 ADHI NUGROHO PRASETYA - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki corak sebagai negara agraris, tanah sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan atas tanah maka dilakukan proses jual beli tanah yang dilakukan dengan pembuatan Akta Jual Beli Tanah. PPAT sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk pembuatan Akta Jual Beli Tanah mempunyai tanggungjawab atas kebenaran fakta peristiwa yang ada dalam akta yang dibuatnya. Kesalahan atau kesengajaan dari PPAT dalam proses pembuatan akta yang berdampak terjadinya sengketa pertanahan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab Akta Jual Beli tanah menumpang dari kebenaran fakta peristiwa sesuai dengan putusan pengadilan Nomor : 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk, kewajiban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah, dan mengidentifikasi serta mengetahui tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai kebenaran fakta peristiwa dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
Hasil penelitian ini yaitu, Penyebab PPAT mengesampingkan
Tanggungjawab dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah dalam perkara Nomor : 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk, karena kesengajaan dari PPAT yang mengetahui keadaan bahwa pelunasan pembayaran belum diterima pihak penjual tetapi tetap melakukan proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Kewajiban PPAT dalam proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah diatur peraturan perundangan. PPAT yang melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundangan, tidak akan menemukan permasalahan hukum/sengketa pertanahan yang mungkin terjadi akibat pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dibuatnya. Tanggung Jawab PPAT mengenai kebenaran fakta peristiwa dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah yaitu secara menyeluruh dari akta yang dibuatnya, sehingga dapat dijatuhkan sanksi administratif, Perdata, Pidana maupun pencopotan jabatan bagi PPAT yang melakukan kesalahan/kesengajaan dalam proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa R. Sjarief Budiman, SH,
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai maksud tertentu untuk menguntungkan salah satu pihak, karena membuat Akta Jual Beli Tanah yang tidak sesuai dengan tata cara berdasarkan peraturan perundangan. Sehingga dijatuhkan sanksi Perdata dan administratif, selain itu dapat dikenakan sanksi pidana maupun pencopotan jabatan sebagai PPAT.
Kata Kunci : Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kebenaran Fakta Peristiwa, Akta Jual Beli Tanah.

Actions (login required)

View Item