Pratiwi, Widya Sari and Soegianto (2025) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAPORAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) OLEH NOTARIS. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. COVER TESIS - HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (327kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. SURAT PERNYATAAN - KATA PENGANTAR.pdf Download (634kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK BAHASA INDONESIA - ABSTARK BAHASA INGGRIS.pdf Download (53kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (62kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (116kB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) guna meningkatkan transparansi dan mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Kewajiban
ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, yang mengharuskan notaris untuk mengenali dan melaporkan pemilik manfaat dalam transaksi korporasi melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Namun, kewajiban ini menimbulkan
perdebatan terkait potensi konflik dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis pelaporan pemilik manfaat oleh notaris serta mengkaji sanksi dan perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa kewajiban pelaporan pemilik manfaat tidak
bertentangan dengan UUJN karena adanya pengecualian dalam hal diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lain. Selain itu, notaris yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sebagai bentuk perlindungan, notaris dijamin oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban serta mekanisme pengawasan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang memastikan bahwa notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika pelaporan dilakukan dengan itikad baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum notariat di Indonesia serta menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan
kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Notaris, Pemilik Manfaat, Sanksi, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item