Hafizha, Tsaniya and Aminah (2025) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PEMBUATAN PERUBAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) cover sampai pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) SURAT PERNYATAAN SAMPAI KATA PENGANTAR.pdf Download (196kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (129kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (95kB)
	Text (BAB I) bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (119kB)

Abstract

ABSTRAK

Pada era sekarang ini perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan untuk memisahkan harta bersama. Pembuatan harta perkawinan dibuat oleh Notaris sebagai pihak yang memiliki wewenang khusus. ketika telah ada kata sepakat antara notaris pembuat akta dan pihak penghadapnya mengenai akta tersebut yang isinya merugikan pihak ketiga atau pihak lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka Notaris tersebut melakukan penyelewenangan dan akta yang dibuat bersifat cacat hukum karena adanya kelalaian oleh notaris pembuat akta. Notaris bertanggungjawab penuh atas kesalahan yang ada dalam akta tersebut seperti kasus yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1082/Pdt.P/2016/PN.Sby Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melakukan analisis atas pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat para pihak serta Untuk mengetahui dan melakukan analisis akibat hukum jika terjadi perubahan terhadap perjanjian kawin dibuat oleh notaris yang merugikan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analisis serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Oleh karena itu, berdasarkan kasus diatas maka pihak ketiga selaku kreditur yang dirugikan berdasarkan syarat action paulina dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Perkara Melawan Hukum) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, membuat pihak yang melakukan perbuatan tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut kepada Notaris sebagai pihak atau pejabat yang menerbitkan akta perjanjian perkawinan tersebut dan pasangan suami dan isteri yang memiliki kewajiban sebagai debitur dalam akta perjanjian perkawinan tersebut.

Kata kunci: Notaris, perjanjian perkawinan, akibat hukum

Actions (login required)

View Item