Rachman, Tasya Putri and Yunanto (2025) TINJAUAN YURIDIS HAK ANAK ANGKAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT KUHPERDATA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) HAL COVER-PENGESAHAN_THESIS TASYA .pdf Download (103kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) HAL COVER-PENGESAHAN_THESIS TASYA .pdf Download (103kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_THESIS TASYA.pdf Download (11kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI_THESIS TASYA.pdf Download (18kB)
	Text (BAB I) BAB 1_THESIS TASYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text (BAB II) BAB 2_THESIS TASYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text (BAB III) BAB 3_THESIS TASYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text (BAB IV) BAB 4_THESIS TASYA.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA_THESIS TASYA.pdf Download (157kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN_THESIS TASYA.pdf Download (282kB)

Abstract

ABSTRAK

Di Indonesia Pengangkatan Anak merupakan hal yang sering dilakukan ketika suami istri yang sudah menikah tidak memiliki seoarang anak. Pengangkatan Anak bertujuan untuk melestarikan dan memperluas garis keturunan. Anak angkat
yang diakui adalah anak yang diangkat secara sah melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak angkat dan orang tua angkat, serta konsekuensi bagi warisan orang tua angkat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak dan pembagian harta waris pada anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang meletakkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui perilaku manusia, baik secara verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Digunakan pula pendekatan kasus (Case Approach) yaitu menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak dan pembagian waris pada anak angkat melalui Putusan No 2133 K/Pdt/2009. Hasil penelitian menunjukan dalam KUH Perdata tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengangkatan anak, namun Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 129 pada tahun 1917 untuk mengatasi praktik pengangkatan anak yang lazim terjadi, meskipun belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Aturan ini berlaku bagi
kelompok Tionghoa dan mulai berlaku setelah tahun 1917 yang menjelaskan bahwa Pengangkatan Anak hanya dianggap sah jika melalui Putusan Pengadilan. Pada pembagian harta waris, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663
K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972, apabila seorang ahli waris meninggalkan anak angkat yang tidak bersama dengan anak kandungnya, maka anak angkat itu dapat dijadikan ahli waris tunggal karena mempunyai hak yang sama bersama anak
kandung.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Harta Peninggalan, Pembagian Waris.

Actions (login required)

View Item