MURTI, BAYU KRISNA and Silviana, Ana and Marjo, Marjo (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN KANTOR PERTANAHAN UNTUK MEMBATALKAN SERTIPIKAT KARENA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP. _099 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - abstrak.pdf Download (115kB)
	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text 099 BAYU KRISNA MURTI - dapus.pdf Download (126kB)

Abstract

Tanah merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanah digunakan sebagai kebutuhan tempat pemukiman maupun sebagai sumber mata pencaharian. Keberadaan tanah yang sangat berguna bagi manusia seringkali menjadi obyek permasalahan dalam penggunaan maupun
kepemilikannya, penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan di dalam pengadilan, salah satu contoh bentuk penyelesaian pertanahan yaitu dapat berakibat pada pembatalan hak atas tanah. Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap kantor pertanahan juga mempunyai wewenang untuk menolak melaksanakan putusan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penolakan Kantor Pertanahan untuk membatalkan sertipikat yang batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan mengetahui proses pelaksanaan pembatalan Sertifikat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang yang tetap.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu alasan penolakan Kantor Pertanahan menolak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah adalah mengenai obyek tanah yang masih menjadi obyek dalam pengadilan dan alasan ini juga diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 Ayat (1) point e dan PMA Nomor 11 Tahun 2016
Pasal 58. Proses pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan PMA Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum terhadap
pembatalan sertipikat harus atau wajib dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan karena sudah mengandung suatu perintah.
Kata Kunci : Penolakan pembatalan sertipikat, Kantor Pertanahan

Actions (login required)

View Item