Nurfaidah, Siti Sarah and M.S., Edith Ratna (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU PENGHADAP. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. hal. cover-pengesahan.pdf Download (389kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. pernyataan-kata pengantar.pdf Download (247kB)
	Text (ABSTRAK) 3. abstrak.pdf Download (160kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4. daftar isi.pdf Download (159kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text (BAB III) 7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text (BAB IV) 8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (224kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. Lampiran.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Praktik di lapangan terjadi kasus di mana akta yang dibuat memuat keterangan palsu dari penghadap. Akibat dari hal tersebut Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: 1) Mengapa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadaa pembuatan akta yang memuat keterangan palsu dari penghadap? 2) Bagaimana implementasi pertanggungjawaban Notaris dalam hal akta yang dibuat memuat keterangan palsu dari penghadap? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sengaja atau lalai mencantumkan keterangan palsu dalam akta. Implementasi pertanggungjawaban hukum terhadap notaris mencakup tiga bentuk: pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban pidana dikenakan jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Pertanggungjawaban perdata muncul apabila akta menimbulkan kerugian, sedangkan pertanggungjawaban administratif diterapkan atas pelanggaran prosedur jabatan. Saran dari Penulis, yaitu Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi dokumen penghadap, Lembaga Pendidikan Notaris harus menambah mata kuliah grafologi dan grafonomi, serta Majelis Pengawas Notaris juga diharapkan lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan agar notaris menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak merugikan pihak lain.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab, Keterangan Palsu

Actions (login required)

View Item