ADITIA, SUPRAT and Njatrijani, Rinitami and Setyowati, Rof’ah (2022) PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT AKIBAT PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 (EMERGENCY USE AUTHORIZATION) DALAM KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI) DI INDONESIA -022 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstrak_Suprat Aditia.pdf Download (105kB)
	Text cover_Suprat Aditia.pdf Download (480kB)
	Text bab 1_Suprat Aditia.pdf Download (297kB)
	Text bab 2_Suprat Aditia.pdf Download (268kB)
	Text bab 3_Suprat Aditia.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text bab 4 _Suprat Aditia.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)

Abstract

ABSTRAK
Pemerintah menjamin kesehatan masyarakatnya sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan vaksinasi yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta sekaligus sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia masyarakatnya untuk tetap hidup disaat kedaruratan kesehatan masyarakat yang
meresahkan dunia terjadi. Namun demikian, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid�19 yang perlu dipastikan adalah keamanan vaksin Covid-19 itu sendiri. Hal ini dikarenakan dari adanya vaksinasi dapat menimbulkan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi (KIPI). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum apabila terjadi KIPI pada masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 yang menyebabkan risiko yang berat pada kesehatan reseptor vaksin Covid-19. Tulisan ini berfokus pada kajian Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dengan demikian dihasilkan suatu telaah terkait perlindungan dan tanggung jawab pemerintah terkait masyarakat yang mengalami KIPI berupa pemberian biaya pengobatan atau perawatan, bahkan hingga kasus terberatnya pemerintah akan memberikan santunan cacat atau
meninggal dunia. Selain itu pada tulisan ini juga tersaji informasi terkait mekanisme klaim biaya pelayanan kesehatan maupun santunan masyarakat akibat KIPI pasca vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Vaksinasi, KIP

Actions (login required)

View Item