Fadhilah, Sarah and Putrijanti, Aju (2025) KAJIAN PERBANDINGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK ELEKTRONIK ANTARA JERMAN DAN INDONESIA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.
|
Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
1. COVER-HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
2. SURAT PERNYATAAN-KATA PENGANTAR.pdf Download (1MB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
3. ABSTRAK.pdf Download (207kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4. DAFTAR ISI.pdf Download (204kB) |
|
|
Text (BAB I)
5. BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB) |
|
|
Text (BAB II)
6. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB) |
|
|
Text (BAB III)
7. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (784kB) |
|
|
Text (BAB IV)
8. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (196kB) |
Abstract
ABSTRAK
KAJIAN PERBANDINGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK ELEKTRONIK ANTARA JERMAN DAN INDONESIA
Perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan dampak terhadap transformasi digital dari era konvensional menjadi era digital, dari dampak tersebut juga berpengaruh pada pembuatan akta autentik. Bentuk dari kemajuan ini dilihat dari program e-governance yang dikenal dengan konsep cyber notary. Negara Indonesia, mengatur cyber notary pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun tidak ada definisi yang jelas atau ketentuan detail prosedurnya. Hal ini menimbulkan keragu- raguan di kalangan notaris Indonesia karena tidak menjamin kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perbandingan peraturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik elektronik antara Jerman dan Indonesia guna mendukung penyelenggaraan notaris elektronik dan formulasi peraturan yang akan diterapkan serta skema prosedur penerapan cyber notary yang tetap memenuhi syarat keautentikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis konsep cyber notary dengan membandingkan pelaksanaan notaris elektronik di Jerman. Metode penelitian ini yaitu doktrinal dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan antara hukum dua negara yaitu German Federal Code Notaries, Notarial Recording Act dengan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Teknik analisis data secara kualitatif dengan pengumpulan data sekunder sebagai data utama yakni studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Jerman telah menerapkan konsep cyber notary yang didukung oleh Kementerian Kehakiman dan Perlindungan Konsumen untuk membentuk lembaga otorisasi khusus kenotariatan yaitu Kamar Notaris Federal Jerman. Lahirnya German Federal Code Notaries mengatur segala instrument akta autentik elektronik, sistem komunikasi dan video, keamanan data, bahkan penyimpanan akta notaris yang mulai dikembangkan dengan sistem Electronic Document Archive (EDA). Jerman juga menyelenggarakan pendidikan khusus electronic notary dengan standar kompetensi tinggi sehingga akan melahirkan notaris elektronik kompeten, sedangkan pengaturan notaris elektronik Indonesia masih banyak mengalami disharmonisasi hukum sehingga membutuhkan penyelarasan peraturan terkait penerapan cyber notary.
Kata Kunci: Cyber notary, Akta Autentik, Jerman, Indonesia
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Law > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Magister Kenotariatan |
| Date Deposited: | 22 Oct 2026 02:54 |
| Last Modified: | 22 Oct 2026 02:54 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/63509 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
