Mahendra, Rifki Khrisna and Silviana, Ana and Sukirno, Sukirno (2016) SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ANTARA PERORANGAN DENGAN PEMERINTAH (Studi Penyelesaian Sengketa antara Hj. Siti Solehah dengan Pemda DKI). _090 PDT 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - abstrak.pdf Download (74kB)
	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text 090 Rifki Khrisna Mahendra - dapus.pdf Download (79kB)

Abstract

Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Jakarta Pusat adalah antara perorangan dan instansi Pemerintah yaitu Pusat Pengelola komplek Kemayoran yang bersengketa di Pengadilan dengan objek sengketanya adalah tanah bekas Recht Van Eigendom Verponding No. 13886. Semula sebidang tanah sengketa tersebut adalah tanah bekas Recht Van Eigendom
Verponding No. 13886 terletak di Kampung Sawah Gg. Tjendoel Looal/Jalan Rembiga Angkasa Pura RT. 008 RW. 007 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, sekarang dikenal sebagai Jalan Industri Kavling I BI B/14 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar-Kota Administrasi Jakarta Pusat-19729 adalah milik Haji Moehamad Soleh bin Entjang seluas +/- 38.890 m2 yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Hj. Siti Solehah yang dalam kasus ini menjadi Penggugat. Namun tanah tersebut diajukan permohonan Hak Pengelolaan oleh Pihak Pusat Pengelola Komplek Kemayoran.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian sengketa antara Pusat Pengelola Komplek Kemayoram dengan Hj. Siti Solehah, mengetahui dan menganalisa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus kasus perdata nomor : 438/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst sudah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penelitian dilakukan berdasarkan pada penelitian hukum dengan
menggunakan pendekatan yuridis Normatif, yaitu dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konversi tanah-tanah bekas hak barat dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui informasi yang diperoleh dari Putusan PN Nomor: 438/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst.
Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa: 1) Penyelesaian sengketa tanah yang pertama kali dilakukan berkenaan pengeluaran Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 24/HPL/DA/87 tertanggal 27 Mei 1987 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya dilakukan pencabutan, di PTUN sampai Mahkamah Agung Pihak Hj. Siti Solehah telah dikalahkan, dan pihak Hj. Siti Solehah mengajukan ke Pengadilan bidang Perdata dan dikalahkan kembali 2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tingkat pertama nomor 438/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah eks. Hak Eigendom Verponding No. 19886 dan bukti-bukti yang diajukanoleh Hj. Siti Solehah tidak menguatkan, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh Pusat Pengelola Komplek Kemayoran dapat dibuktikan
dalil sangkalannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah milik sah Pusat Pengelola Komplek Kemayoran.
Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim dalam
memutus perkara di tingkat pertama sudah tepat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Bekas Eigendom Verponding, Hak Pengelola.

Actions (login required)

View Item