Akbar, Reza Muhammad and Trihastuti, Nanik (2025) AKIBAT HUKUM PENGESAMPINGAN PASAL 1266 KUH PERDATA DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT OBJEKTIF PERJANJIAN (Studi Komparasi Terhadap Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB dan Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. Cover- Halaman Pengesahan.pdf Download (2MB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. pernyataan-Kata pengantar.pdf Download (59kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (58kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. Daftar Isi.pdf Download (42kB)
	Text (BAB I) 5. Bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text (BAB II) 6. Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text (BAB III) 7. Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text (BAB IV) 8. Bab 4.pdf Download (44kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. Daftar Pustaka.pdf Download (52kB)

Abstract

ABSTRAK

Banyak kontrak yang menyertakan klausul pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata guna pembatalan sepihak. Hal ini terlihat dalam Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB yang menilai klausul tersebut tidak sah, dan Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR yang menganggapnya sah, yang menghasilkan dampak hukum berbeda bagi pihak yang bersengketa, sehingga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu perbedaan argumentasi hukum hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua putusan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum terkait permasalahan tersebut, serta data sekunder dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.
Putusan No. 5/Pdt.G.S/2018/PN WSB, hakim menegaskan bahwa Pasal 1266 KUH Perdata bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dalam perjanjian. Klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata sehingga klausula tersebut dinyatakan batal, sementara perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak, mencerminkan kepastian hukum yang sejalan dengan asas-asas hukum perjanjian. Sebaliknya, Putusan No. 1/Pdt.G/2021/PN BGR menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel, dimana pengesampingan Pasal 1266 dapat diterima jika memenuhi syarat tertentu, dengan menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak. Beberapa putusan Mahkamah Agung menguatkan sifat memaksa Pasal 1266 KUH Perdata, sementara putusan lain menganggapnya sebagai aturan yang bersifat melengkapi, sehingga dapat disimpangi. Kajian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan aturan hukum kontrak guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata, Syarat Objektif Perjanjian

Actions (login required)

View Item